oleh

Tersangka Korupsi Banjarsari akan Disidangkan, Status Perkara Kredit Fiktif Naik Sidik

banner 300500

Kejari Lotim nyatakan berkas tersangka Tipikor Dana Desa Banjarsari telah P21, sementara untuk tindak lanjut kasus kredit fiktif telah dinaikkan status penanganannya ke tahap penyidikan.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur, Irwan Setiawan melangsungkan konferensi pers terkait dengan perkembangan dua kasus yang tengah ditangani oleh pihaknya, Rabu (21/07/2021).

Pertama terkait dengan progres penanganan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) Dana Desa oleh Kepala Desa Banjarsari, dan kedua terkait dugaan pemberian kredit fiktif yang dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan.

“Terkait dengan kasus korupsi oknum kades di Labuhan Haji, sudah dinyatakan P21 dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Kedua terkait penanganan kredit fiktif statusnya dinaikkan ke penyidikan, di mana taksiran sementara merugikan negara Rp 1 M, itu terjadi tahun 2020,” katanya.

Masih kata dia, terkait dengan kasus dugaan Tipikor kredit fiktif, pihaknya telah memeriksa puluhan pihak untuk dimintai keterangannya, baik itu dari pihak perbankan (BPR Cabang Aikmel, red), pihak pejabat di Dikbud Lotim dan beberapa pihak yang merasa menjadi korban dalam kasus itu.

“Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dengan meminta keterangan saksi-saksi, dan calon tersangka,” ucapnya dan menyatakan jika kasus ini telah didalami lebih dari 3 bulan, hingga kemudian dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan.

Lebih jauh, disampaikan dia, pihaknya pun telah meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Lotim untuk melakukan audit, guna memastikan berapa kerugian negara dalam kasus ini, guna dijadikan dasar tindak lanjut penanganan kasus tersebut.

“Kita sudah minta ahli untuk menghitung kerugian, karena ini sumbernya APBD ll, maka kita tunggu hasil dari Inspektorat Lombok Timur,” bebernya.

Lebih lanjut, ditegaskan dia bagi lembaga penyedia kredit (perbankan dan koperasi, red) untuk tidak main-main dalam melakukan praktek melawan hukum, karena selama ada indikasi kerugian negara, maka tanpa pandang bulu, Kejari Lotim akan menindaklanjuti hal itu.

“Bagi pihak bank, koperasi dan siapapun jangan main-main dalam memberikan kredit terlebih terdapat kerugian negara. Kalau ada itu, kami akan bidik dan proses,” ancamnya. (Cr-Pin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKAIT