oleh

Baru Triwulan l, 7 Desa Telah Diriksus Inspektorat

banner 300500

Inspektorat Lombok Timur di triwulan I banyak mendapat laporan masyarakat atas lemahnya tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Diketahui sudah 7 desa yang dilakukan Riksus. Dari itu diharapkan bagi semua desa untuk aktif meminta pembinaan Inspektorat, demi kondusifitas pemerintah dan masyarakat desa.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Pada triwulan l tahun 2021, Inspektorat Lombok Timur ternyata mendapatkan banyak aduan dari masyarakat terkait kinerja dari pemerintahan desa. Tak ayal dari sekian banyak laporan itu, terdapat 7 desa yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus (Riksus).

“Per tanggal 31 Maret 2021 ini, ada 7 desa yang kita lakukan Riksus dan yang menjadi masalah intinya transparansi anggaran,” kata Sekretaris Inspektur pada Inspektorat Lombok Timur, Husnul Idi (08/04/2021).

Masih kata dia, dari 7 desa yang dilakukan Riksus, 4 diantaranya berdasarkan laporan masyarakat, 2 atas limpahan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejari dan 1 diantaranya atas disposisi dari Bupati Lombok Timur.

Tegas Husnul Idi, dari sekian banyak laporan ke Inspektorat disebabkan oleh tidak berjalan baiknya komunikasi di tingkat desa. Serta masih kurang optimalnya kinerja dari lembaga desa, terutama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), padahal katanya, BPD sendiri memiliki kewenangan fungsi untuk melakukan pengawasan bagi pemerintah desa.

“Terkadang lembaga desa selaku yang bertugas mengawasi kurang berjalan fungsinya. Sementara masyarakat sekarang semua kritis, karena kesadaran, mereka lapor,” jelasnya.

Atas hal itu, dirinya berpesan kepada semua kepala dan perangkat desa untuk beradaptasi dengan gaya kepemimpinan baru, dan tetap menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan. “Sistem leadership konvensional harus ditinggalkan, sekarang harus pola partisipasi dengan semua elemen, terutama pemuda,” imbaunya. Masih katanya, Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) siap kapanpun jika diminta untuk melakukan pembinaan.

Terlebih ulasnya, saat ini terdapat perubahan pendekatan dalam penanganan kasus semisal korupsi, yaitu mengedepankan penyelamatan kerugian negara, di lain sisi dijelaskannya, bimbingan dari APIP dimaksudkan untuk menciptakan kondusifitas di tingkat desa.

“Kami selaku APIP siap kapan saja diminta untuk pembimbingan, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Tapi jangan terlambat, baru ada masalah kemudian menghubungi kami. Mengingat keterbatasan Sumber Daya Manusia di kami,” tutupnya. (Cr-Pin)

BERITA TERKAIT