oleh

Buka Kran Pelatihan, BLK Lotim Harap Partisipasi Desa Tuntaskan Persoalan Ketenagakerjaan

banner 300500

BLK dan Pemda Lombok Timur terus bersinergi dalam meningkatkan kompetensi SDM di Lombok Timur. Setelah Pemda menghibahkan tanah 3,5 hektar untuk pengembangan kejuruan pertanian sebagai potensi utama daerah. Pemda Lombok Timur dan Kemnaker RI telah menyepakati MoU, di mana BLK akan memberi pelatihan bagi SDM dari setiap desa, nantinya lulusan akan diberdayakan oleh desa melalui alokasi DD. Di samping itu juga BLK menjamin jika lulusan itu nantinya tersertifikasi dan siap kerja di kawasan Asia Tenggara.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Pun secara nomenklatur pendiriannya BLK Lombok Timur bertanggungjawab atas peningkatan SDM di 3 provinsi yakni Bali, NTB dan NTT, namun tetap Lombok Timur mendapat prioritas khusus dalam hal itu.

Kepala BLK Lombok Timur, Sabar, S.Pd menyampaikan jika pihaknya dan Pemda Lombok Timur terus berperan aktif dalam upaya mengembangkan kompetensi SDM di Lombok Timur.

Salah satu bukti pro-aktif kedua pihak dalam hal itu adalah dengan diberikannya hibah tanah seluas 3,5 hektar kepada BLK oleh Pemda Lombok Timur, dengan harapan tanah itu dipergunakan untuk membangun pusat kejuruan pertanian, selaku potensi utama daerah ini dan hal itu disetujui oleh Menaker RI, Ida Fauziyah.

“Kemnaker yang menerima hibah akan amanah, dan akan mengembangkan kejuruan pertanian sesuai dengan potensi utama Lombok Timur dan harapan dari bapak bupati,” katanya di ruang kerja, Rabu (17/03/2021).

Lanjutnya, BLK akan menjadikan kejuruan pertanian sebagai salah satu kejuruan unggulan, dan berjanji akan memaksimalkan pemanfaatan tanah yang luasnya 3,5 hektar untuk dibangun sarana dan prasarana pendukung untuk tujuan itu.

Masih kata Sabar, tindak lanjut atas itu, terakhir telah disepakati perjanjian kerjasama (MoU) antara Bupati Lombok Timur dengan Kementerian Ketenegakerjaan RI (Kemnaker) dalam hal ini Dirjen Binalattas untuk meningkatkan SDM di Lombok Timur, khususnya bagi masyarakat di tingkat desa melalui pemanfaatan Dana Desa (DD).

Diterangkannya, nantinya BLK akan menyiapkan program pelatihan bagi SDM dari setiap desa untuk mengikuti pelatihan yang dipilih dari semua kejuruan yang ada. Kemudian setelah mendapat pelatihan, diharapakan desa dapat mengalokasikan anggaran guna memfollow-up SDM terlatih itu dengan bantuan peralatan dan modal yang bersumber dari DD.

“Jadi BLK menyiapkan program, nanti desa melalui dana desa memfollow-up dan menindaklanjuti dengan pemberdayaan, agar pengangguran berkurang,” serunya.

Untuk mendukung pemberdayaan masyarakat di tingkat desa itu, dikatakan Sabar, bupati berharap kepada semua desa untuk mengalokasikan minimal Rp. 50 juta, sesuai dengan potensi dan kejuruan yang dipilih oleh masing-masing desa.

“Bupati berharap desa mengalokasikan minimal 50 juta dalam rangka mendukung pemberdayaan SDM desa yang telah dilatih di BLK,” sebutnya.

Dengan tegas, Sabar mengajak semua pihak membangun paradigma baru yang berkelanjutan dalam mengentaskan persoalan ketenagakerjaan, yakni dengan menyatukan persepsi dan sinergi, dari mulai pelatihan, pendampingan sampai pada kemandirian kerja.

“Sekarang mari kita coba paradigma baru agar program BLK utuh dan berkelanjutan. Desa anggarkan untuk pemberdayaan dan OPD terkait lakukan pendampingan bagi tenaga kerja yang terlatih ini. Intinya mari kita bersinergi,” tegasnya.

Lanjutnya, “misal ada kendala pemasaran, nanti akan didampingi Dinas Perdagangan, kemudian ada kendala manejemen dan produksi nanti didampingi oleh Dinas Perindustrian. Jadi kita akan bersinergi secara total dalam hal ini, tanpa sinergi tidak akan berhasil,” imbuhnya lagi.

Di lain sisi, dirinya menjamin jika SDM yang mengikuti pelatihan di BLK gratis dengan fasilitas dan tenaga instruktur mempuni, malahan katanya disediakan uang saku bagi setiap peserta pelatihan.

Bahkan ditegaskannya lagi, SDM yang telah melalui pelatihan dijamin kualitas dan kompetensinya, sebab sebelum dinyatakan lulus dan laik masuk di dunia kerja, para peserta diwajibkan mengikuti uji kompetensi yang akan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) selaku lembaga independen dan nantinya akan dilegalisir sertifikatnya oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di mana sertifikat itu berlaku di seluruh Asia Tenggara.

“Jadi setiap lulusan punya 2 sertifikat, satu sertifikat pelatihan dari BLK satu lagi sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP. Sertifikat itu berlogo garuda dengan dua bahasa dan berlaku di seluruh Asia Tenggara,” tutupnya. (Cr-Pin)

BERITA TERKAIT