oleh

Cegah Nikah Dini dan Dorong PUG, Pemda Lotim Kerjasama dengan Konsepsi

banner 300500

Pemda Lombok Timur sangat serius dalam mengentaskan persoalan sosial sebagai imbas dari pernikahan usia dini. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan juga menjadi perhatian serius. Dari itu berkerjasama dengan Konsepsi NTB, Pemda Lombok Timur melaunching Perbup tentang itu, di mana nantinya Perbup itu akan menjadi dasar dari semua desa untuk menyusun Perdes pencegahan pernikahan usia dini dan upaya pengarusutamaan gender.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Lombok Timur dan Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (Konsepsi) NTB gelar Launching Peraturan Bupati (Perbup) Lombok Timur tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Nomor 41 Tahun 2020 dan Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG).

Acara itu dilaksanakan secara offline dan online, yang diikuti oleh seluruh Camat, pimpinan OPD terkait di lingkup Pemda Lombok Timur, Deputi Kementerian PPA dan beberapa mitra NGO di Jakarta.

Kepala DP3AKB Lombok Timur, H. Ahmat S.Kep., MM menyatakan jika launching tersebut dimaksudkan dalam rangka mempersiapkan Lombok Timur sebagai kabupaten ramah anak, sebab nantinya pada tanggal (23/06) secara nasional akan diumumkan kabupaten ramah anak dari 518 kabupaten yang ada di Indonesia.

“Itu dimaksudkan dalam rangka menuju kabupaten ramah anak. Nanti tanggal 23 Juni akan diumumkan secara nasional,” katanya di ruang rapat utama Kantor Bupati, Selasa (16/03/2021).

Masih kata Ahmat, pihaknya sangat optimis jika Lombok Timur akan menjadi kabupaten ramah anak, itu didasarkan atas laporan yang telah dilakukan. Minimal terangnya Lombok Timur akan meraih predikat Pratama.

“Bedasarkan dokumen yang telah kami kirim, paling tidak Lombok Timur bisa meraih tingkat Pratama. Kita optimis,” tegasnya.

Lanjutnya, Lombok Timur sendiri sangat serius dalam hal itu, di samping juga saat ini upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah juga merupakan perhatian utama, dari itu konsultasi rencana aksi daerah untuk pengarusutamaan gender dilakukan. Salah satu bukti kongkrit Pemda katanya, dengan adanya intruksi bupati agar semua desa membuat Peraturan Desa (Perdes) guna mendukung itu.

“Bupati juga mendorong setiap desa untuk membuat Perdes pencegahan pernikahan usia dini. Itu harus kita lakukan sesuai Undang-undang Nomor 16 tahun 2019,” bebernya.

Dari itu pesannya, semua pihak harus terlibat, utamanya dalam pengawasan penyusunan Perdes itu. Sebab dikhawatirkan nantinya Perdes yang dibuat oleh desa sifatnya formalitas, tanpa mempertimbangkan peta persoalan di masing-masing desa dan akan bertentangan dengan hukum di atasnya.

“Dari itu ini tugas kita bersama, jangan sampai nanti Perdes itu bertentangan dengan Perbup dan Perda yang sudah ada,” sebutnya.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ahmat, Direktur Konsepsi NTB, Dr. Taqiudin, M.Si menyampaikan jika produk Perdes dari setiap desa tidak mesti sama, sebab setiap desa memiliki persoalan yang berbeda dan tentunya pendekatan penanganan masalah yang berbeda juga.

“Kami dalam konteks ini, agar efektif Perdes itu tidak harus seragam, karena kondisi kita beragam. Jelas asumsi terhadap model penanganan persoalan perlindungan anak dan pengarusutamaan gender di setiap desa itu berbeda,” jelasnya.

Sambung Taqiudin, setiap produk hukum harus menimbang aspek sosiologis, agar nantinya Perdes yang diundangkan menjadi hukum yang hidup di tengah masyarakat

“Dalam pembuatan hukum itu punya landasan sosiologis, itu harus jelas. Biar tidak asal Copas, karena setiap desa punya peta persoalan yang berbeda,” cetusnya.

Dalam konteks itu, ia menilai selama beberapa tahun terakhir, Lombok Timur memiliki progres terhadap pelibatan perempuan dalam pembangunan. Sebab menurutnya Lombok Timur memiliki mekanisme untuk terjadinya hal tersebut.

“Di sini ada Musrenbang perempuan sebelum Musrenbangdes reguler setiap tahun. Kami rasa itu sangat bagus sebagai upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan,” katanya.

Diakui Taqiudin, pihaknya tentu akan terlibat aktif dalam upaya itu, namun katanya sampai saat ini Konsepsi hanya sebatas melakukan pendampingan di setiap desa binaannya, di mana akan diintegrasikan dengan program lainnya yang tengah berjalan.

“Kami kerjasama dengan Pemda Lombok Timur dalam hal perlindungan anak dan pengarusutamaan gender, itu nanti kami akan integrasikan di desa binaan kami,” tutupnya. (Cr-Pin).

BERITA TERKAIT