oleh

Jadikan Lotim Kabupaten Laik Anak, DP3AKB Harap Partisipasi OPD Lain Optimal

banner 300500

DP3AKB Lotim terus bekerja maksimal dalam mewujudkan Lotim sebagai Kabupaten Laik Anak. Hal itu ditegaskan sangat memungkinkan bisa dicapai, karena secara regulasi dan anggaran tidak ada hambatan. Hanya saja raihan itu sulit dicapai sejak 2018, karena lemahnya partisipasi beberapa OPD terkait.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB ((DP3AKB) Lombok Timur (Lotim) terus berikhtiar untuk mewujudkan Lotim sebagai Kabupaten Laik Anak. Kali ini DP3AKB Lotim melaksanakan Pertemuan Gugus Kabupaten Laik Anak yang terdiri dari 18 OPD terkait, dan Kantor Kemenag Lotim yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
(DP3AP2KB) Provinsi NTB.

Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, Husnani Dianti Nurdin mengatakan Lotim secara prinsip berdasarkan penilaiannya sangat laik berstatus sebagai Kabupaten Laik Anak.

“Kalau kami dari provinsi selaku penilai ditanyakan kesiapan Lotim tentu sangat siap unjuk menjadi Kabupaten Laik Anak, tinggal beberapa OPD yang harus digas pool agar menyelesaikan prosesnya,” katanya di Ruang Rapat Utama Bupati, Selasa (23/02/2021).

Lanjutnya, berdasarkan pantauan di saat diskusi yang telah berlangsung tidak ada alasan tidak siap bagi Lotim untuk menjadi Kabupaten Laik Anak, mengingat 4 kabupaten dan kota lainnya telah menjadi daerah laik anak.

“Kabupaten Laik Anak di NTB ada 4 yakni Kota Mataram, Lombok Barat, Dompu dan Kabupaten Bima,” cetusnya.

Dari itu Husniani berharap agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dalam usaha mewujudkan Lotim sebagai Kabupaten Laik Anak untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik, agar persoalan sosial terkait anak di Lotim bisa ditekan.

“Kalau sudah jadi Kabupaten Laik Anak, saya yakin angka pernikahan dini akan menurun, dan Lombok Timur saat ini tertinggi angkanya,” ucapnya.

Ditanyakan tentang proses persiapan untuk menjadikan Lotim sebagai Kabupaten Laik Anak, Kepala DP3AKB Lotim, H. Ahmat menyatakan pihaknya sangat siap untuk itu, karena telah ditetapkan Surat Keputusan (SK) Bupati dan secara banggaran tidak ada masalah.

“Hanya Lotim yang punya Gugus Tugas Kabupaten Laik Anak, itu sudah ada SK Bupatinya pertanggal 21 Januari 2021. Kabupaten lain tidak ada. Anggaran kita siap, karena amanat undang-undang 1 persen dari APBD untuk perlindungan perempuan dan anak,” tegasnya.

Ia juga menjabarkan, nantinya berdasarkan instruksi dari Sekretaris Daerah, akan dibuat surat edaran ke kecamatan, yang selanjutnya diteruskan ke setiap desa, begitupula kepada setiap sekolah agar dianggarkan terkait hal itu.

Hanya saja menurutnya, dibutuhkan koordinasi intensif dari 18 OPD dan Kantor Kemenag Lotim untuk mewujudkan tujuan itu, yang selama ini katanya cenderung tidak intensif. Malahan hanya dibebankan kepada DP3AKB saja.

“Terpenting sekarang adalah proses komunikasi dan koordinasi antar OPD, jangan fikir ini untuk Kabupaten Laik Anak di DP3AKB saja, bukan. Tapi ada 18 OPD lain, termasuk Kemenag,” bebernya.

Tegasnya, sejak 2018 Lotim mencanangkan diri menjadi Kabupaten Laik Anak salah satu sebab yang menggagalkan capaian itu adalah adanya OPD yang tidak maksimal dalam mewujudkan harapan itu.

“Ada 750 item yang harus dicermati. Sejak 2018 kita ikuti nilainya 36, 2019 baru bisa naik kita jadi 480, kita baru bisa dinilai 550 poin sekian. Jadi kita masih kekurangan 60 poin. Dengan Dikbud saja yang mengisi kuis note itu, kita sudah bisa,” cetusnya.

Dari itu H. Ahmat sangat optimis jika Lotim bisa menjadi Kabupaten Laik Anak tahun ini, dan berharap agar beberapa OPD yang masih minim upayanya agar semakin maksimal.

“Tahun ini kita optimis, gas pool kita bisa jadi Kabupaten Laik Anak. Tadi ada Dinas Kesehatan, Dikbud, Disnaker, Dinas Perhubungan dan Kemenag itu yang masih minim nilainya, dari itu kita berharap untuk terus bekerja optimal,” tutupnya. (Cr-Pin)

BERITA TERKAIT