oleh

Pendataan Keluarga di Lombok Timur Terkendala Server

banner 300500

P3AKB Lombok Timur lakukan pendataan keluarga tahun 2021. Proses pendataan berjalan lancar, hanya saja kendala ditemukan di saat entry data karena servernya terpusat. Namun sekalipun demikian, ditargetkan dua bulan kedepan pendataan akan tuntas sesuai jadwal yang ada.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur, H. Ahmat menyatakan jika saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan keluarga 2021 dan menegaskan jika tidak terdapat hambatan saat dilakukan pendataan.

Hanya saja, lanjut dia kendala ditemui oleh pihaknya, di saat proses entry (memasukkan data, red) ke server yang terpusat di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) RI. “Hambatan yang kami rasakan ada pada server. Karena saat dibuka secara bersamaan di seluruh Indonesia, petugas kesulitan masuk,” kata H. Ahmat di Ruang kerjanya, Kamis (22/04/2021).

Terkait kendala teknis itu, Ahmat mengatakan jika pihaknya telah melakukan protes ke BKKBN Provinsi NTB, dan mengusulkan jika server sebaiknya menggunakan sistem zonasi untuk mempermudah entry data. “Kita protes ke provinsi, kita juga usulkan kalau servernya ditambah, tapi ternyata tidak bisa,” paparnya.

Masih kata dia, hasil pendataan keluarga tersebut sangat penting, karena akan dijadikan oleh pemerintah sebagai basis data dalam proses pembangunan bagi masyarakat 5 tahun kedepan, dan berpesan kepada masyarakat untuk partisipatif dan tidak mempersoalkan proses pendataan oleh petugas.

“Pendataan dilakukan oleh kader Posyandu di setiap desa di Lombok Timur. Pun demikian terangnya banyak masyarakat yang mempersoalkan pendataan itu, karena dikira untuk bantuan. Tapi setelah dijelaskan mereka paham,” terangnya seraya menyebut jika honorarium kader Posyandu yang melakukan pendataan itu sebesar Rp. 4000/KK.

Hal penting lain yang juga dilakukan saat pendataan jelasnya, apabila ditemukan keluarga yang masih belum memiliki Kartu Keluarga (KK) maka pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur, guna mendapatkan data riil tentang jumlah penduduk.

“Data harus riil, kalau ada tidak punya KK, kami langsung koordinasi dengan Dukcapil dan BPS, untuk antisipasi meledaknya jumlah penduduk,” bebernya dan menyebut jika pendataan di setiap kecamatan masih fluktuatif, namun ia optimis pendataan dapat dituntaskan dua bulan kedepan sesuai jadwal. (Cr-Pin)

BERITA TERKAIT