oleh

Gubernur Sulbar Kunjungi NTB untuk Contoh BLK Lombok Timur

banner 300500

Gubernur dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar berserta rombongan lakukan kunjungan kerja ke UPTP BLK Lombok Timur. Kunjungan kerja itu dilakukan setelah Kemnaker RI menyarankan Pemprov Sulbar yang segera membangun BLK untuk mencontoh semua sisi dari BLK Lombok Timur, mulai dari letak bangunan, sistem pengajaran sampai dengan hal teknis lainnya.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur Sabar S.Pd menerima langsung kunjungan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), H. M. Ali Baal Masdar beserta rombongan di BLK Lombok Timur, Rabu, (31/03/2021).

Dalam kunjungannya Gubernur Sulbar membawa Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi I DPRD, Sekwan, Kadis Ketenagakerjaan , serta Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Sulbar.

Gubernur Ali Baal Madar beserta rombongan sangat antusias mengetahui sistem kerja, pelatihan, dan fasilitas UPTP BLK Lotim. Kunjungan ini merupakan persiapan pembangunan UPTP BLK di Provinsi Sulbar. Menurut penjelasan Gubernur Ali, Kementerian Tenaga Kerja RI (Kemnaker) mengarahkan pihaknya untuk mencontoh seluruh sistem pengajaran, tata letak bangunan, sistem pelatihan  dan sampai dengan hal teknis lainnya di BLK Lombok Timur.

“Kami diminta oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk mencontoh semua yang ada di BLK Lombok Timur ini, mulai dari tata letak bangunan, sistem pengajaran sampai hal teknis,” kata Gubernur Sulbar.

Bupati Sukiman didampingi Kepala UPTP BLK Lombok Timur menjelaskan jika UPTP BLK Lombok Timur berada di bawah naungan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker RI, dengan wilayah binaan meliputi 3 provinsi yaitu Provinsi Bali, NTB dan NTT dengan jumlah 16 BLK/LLK dan 42 BLK Komunitas.

“BLK Lombok Timur di bawah naungan Binalattas, dan membina 3 provinsi, di mana ada 16 BLK/LLK dan 42 BLK Komunitas di tiga provinsi itu” jelas bupati.

Dijelaskan juga jika di BLK Lombok Timur setiap peserta pelatihan dijamin akan memenuhi standarisasi kompetensi kerja, pelatihan kerja, sistem dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan dan produktifitas serta penempatan kerja termasuk penempatan on the job training (OJT). Dari itu dijamin juga lulusan berkualitas dan siap bersaing di pasar kerja. (Cr-Pin)                             

BERITA TERKAIT