oleh

Target PAD Terlampau Tinggi, Dispar dan BPPD Lotim Harap Riparda Dituntaskan

banner 300500

Dispar dan BPPD Lotim menilai target PAD yang dibebankan tahun 2021 mustahil untuk dicapai, jika menelisik kualitas dan jumlah destinasi wisata yang tidak refresentatif. Hal itu tentu tidak menjadi soal, jika terdapat dasar hukum berupa Perda yang pro terhadap dunia pariwisata. Dari itu kedua instansi yang bertanggungjawab atas pariwisata Lotim itu berharap jika Riparda dapat segera dituntaskan, guna dijadikan acuan kedepan.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Timur (Lotim) menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,25 milyar yang dibebankan pada tahun 2021 ini sangat sulit dicapai. Hal itu didasarkan atas beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi riil destinasi yang ada, serta dampak dari Pandemi Covid-19, sementara daya jual per destinasi itu tidak mencapai 100 juta per tahun.

“Target PAD yang dibebankan ke Dinas Pariwisata yang 1,25 milyar mustahil bisa dicapai kalau hanya mengandalkan beberapa destinasi wisata yang dikuasai oleh Pemda Lotim, Sementara nilai jual per destinasi wisata itu tidak mencapai 100 juta, ditambah dengan bencana Covid-19 maka itu sangat mustahil,” kata Sekretaris Dispar Lotim, Widayat di ruang kerjanya, Selasa (02/02/2021).

Adapun beberapa destinasi yang saat ini dikelola oleh Dispar Lotim terang Widayat antaranya Pantai Krakat, Joben, Gili Lampu, Pusuk, Puri Cemara Siu, Labuhan Haji dan Puri Rinjani, sementara di satu sisi terdapat banyak destinasi wisata “liar” yang tidak memberi kontribusi PAD ke kas daerah.

Dari kenyataan itu, tegasnya Dispar Lotim sangat berharap adanya payung hukum berupa Perda agar setiap destinasi wisata, di manapun dan jenis apapun selama itu ada di Lotim harus dikuasai oleh Pemda, selain tentunya ia juga berharap adanya langkah untuk meningkatkan jumlah dan kualitas mutu dari destinasi yang ada.

“Banyak destinasi wisata di Lotim ini tidak masuk ke kas daerah, sehingga perlu ada dorongan dari legislatif untuk membuat aturan jika setiap destinasi wisata di Lotim harus menyumbang PAD dari setiap destinasi. Jalan yang paling logis juga, untuk mencapai target adalah dengan menambah destinasi wisata baru,” ucapnya.

Dirinya sangat optimis, jika terdapat payung hukum yang kuat, maka target yang dibebankan itu sangat realistis bahkan relatif kecil untuk mudah bisa dicapai, mengingat potensi pariwisata di Lotim sangat menjanjikan.

“Padahal kalau melihat potensi jika peraturan mendukung PAD ke wisata, target PAD yang ada sangat realistis untuk dicapai. Harapan dinas tentu perhatian legislatif ke wisata harus dimunculkan,” tegasnya.

Sekali tiga uang dengan harapan Sekretaris Dispar di atas, Kepala Badan Promosi dan Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim, Ahmad Roji, mengutarakan hal yang sama, jika kondisi dan kualitas destinasi wisata yang ada saat ini jauh dari harapan dan tentu, hal tersebut merupakan kendala dalam mempromosikan pariwisata Lotim.

“Kita harus memperbanyak dan menyiapkan destinasi wisata yang berkelas dengan infrastruktur dan fasilitas umum yang baik, disertai juga dengan manajemen pengelolaan yang baik sehingga bisa menyumbangkan PAD ke kas daerah. Sementara kalau Pemda hanya mengelola beberapa destinasi, maka PAD tidak akan maksimal,” tekasnya.

Bahkan ia juga menyatakan, selama ini cenderung ada ketimpangan dalam hal pengembangan destinasi dan promosi yang dijalankan oleh pihaknya. Dari itu dirinya berharap sesegera mungkin Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) dapat dituntaskan di legislatif.

“Saat ini tidak sejalan, promosi jalan tapi destinasi tidak dibenahi, kan susah juga, jadinya tidak sinkron. Sekarang lagi diselesaikan Riparda, sehingga itu menjadi rujukan bagi kita dalam mengelola pariwisata,” ungkapnya.

Dengan telah ditetapkan Riparda nantinya, maka dirinya berharap akan ada skala prioritas dalam pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata di Lotim, dengan tentunya diharapkan juga dikembangkan kawasan pariwisata yang terdiri dari berbagai macam alternatif pilihan destinasi.

“Kemudian kita harap ada skala prioritas dalam membangun destinasi, agar bisa berhasil. Minimal ada Top 5 destination, dan itu harus total dibangun jangan setengah-setengah. Kita juga berharap diperbanyak pilihan alternatif wisata di satu kawasan, misal di Sembalun, orang jenuh datang ke sana karena kurang pilihan,” pungkasnya. (Cr-Pin)

BERITA TERKAIT