oleh

Dispar Lotim: Jangan Maknai PPKM Sebagai Pelarangan, Silahkan Berwisata

banner 300500

Dispar Lotim mengimbau masyarakat jangan memaknai pembatasan sebagai pelarangan dalam berwisata, tapi harus dimaknai logis dan konstruktif sebagai keleluasaan yang disyaratkan untuk keselamatan.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Salah satu sektor yang paling terdampak oleh Pandemi Covid-19 adalah sektor pariwisata, itupun dialami oleh pelaku dan masyarakat yang menggantungkan mata pencariannya di sektor itu. Nyatanya, pandemi juga sudah pasti berdampak terhadap realisasi capaian PAD, yang telah ditargetkan, sudah tentu hal mustahil target yang telah ditentukan pada tahun anggaran sebelumnya itu bisa dicapai, dan itu dialami juga Oleh Dinas Pariwisata Lombok Timur.

Seperti yang dikatakan Sekretaris Dinas Pariwisata Lombok Timur, Widayat, target PAD sebesar Rp 1,2 M yang dibebankan pada dinasnya dirasa akan sangat berat untuk dapat dicapai di saat situasi krisis saat ini, sekalipun katanya tidak mustahil, tapi berdasarkan rasio dan sumber daya serta sumber pendapatan potensial yang ada, akan sangat mungkin untuk bisa dimaksimalkan.

“Akan sangat berat untuk dicapai, sekalipun tentu tidak mustahil,” katanya, (23/07/2021).

Masih lanjut dia, di saat situasi normal semua destinasi sudah pasti dapat dikunjungi 100 persen berdasarkan daya tampungnya, kemudiaan di saat Pandemi Covid-19 pengunjung dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas, dan setelah diterapkan PPKM Imbangan, sudah barang pasti sesuai SOP, maksimal pengunjungnya 25 persen dari kapasitas yang ada.

“Akibat dari itu, tentu berdampak terhadap target, yang dulunya bisa 100 persen, ya sekarang berkurang 75 persen dan pendapatan pun tentu 25 persen,” ulasnya.

Dirinya juga menegaskan, di saat ditetapkannya PPKM oleh pemerintah, dia mengimbau masyarakat jangan menafsirkan pembatasan sebagai suatu pelarangan dalam berwisata, sebab ia menangkap, psikologi publik saat ini memaknai PPKM sebagai pelarangan. Itu salah tegasnya, namun masyarakat diberikan ruang dan keleluasaan dalam berwisata, tapi dengan catatan harus seusai dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah.

“Tidak ada yang melarang berwisata, tapi yang mau berwisata harus punya kartu vaksin, tetap pergunakan masker, hand sanitizer dan tentunya bagi pengelola harus menjamin maksimal pengunjungnya 25 persen,” jelasnya memastikan bagi siapapun pengelola destinasi agar memastikan SOP layanan jasa pariwisata di tengah pandemi sesuai ketentuan dari Kemenkraf RI.

Lanjutnya, dengan kesadaran dan persamaan persepsi dalam memaknai aturan, baik itu oleh masyarakat, pengelola destinasi dan pihaknya itu, maka sektor pariwisata tidak akan collaps (bangkrut, red) yang terlalu parah, khususnya bagi Dispar target PAD yang ditetapkan, sekalipun tidak bisa dicapai penuh, tapi capaiannya tidak terlalu rendah.

Disampaikan dia juga, mengingat situasi yang sulit ini, terdapat sinyalemen jika target PAD yang dibebankan, akan mengalami rasionalisasi atau penyesuaian. Diakuinya, pihaknya menyambut baik hal itu, tapi ditegaskan dia, sekalipun target PAD mengalami rasionalisasi, bukanlah alasan logis bagi pihaknya untuk tidak bekerja maksimal.

“Ada berita baik dari Sekda, bahwa ada rasionalisasi target capaian PAD di Dispar,” tandasnya. (Cr-Pin)

BERITA TERKAIT