oleh

Geruduk Kejari Lotim, KASTA NTB Kecewa Proses Dugaan Korupsi Dana Covid Dihentikan

banner 300500

KASTA NTB geruduk Kejari Lotim sebagai imbas surat dari Kejati NTB yang menyatakan tidak ada korupsi dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Lotim. Hal itu dianggap kacau, lantaran KASTA NTB menilai data terkait praktek korupsi itu begitu nyata. Dari itu KASTA siap untuk menyodorkan bukti baru agar kasus itu dilanjutkan.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Puluhan massa aksi dari Kajian Sosial dan Advokasi Transparansi Anggaran (KASTA) NTB geruduk Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur. Aksi itu dilakukan lantaran laporan kasus dugaan penyelewengan dana penanggulangan Pandemi Covid-19 tahun 2020 yang dilayangkan oleh DPD KASTA Lotim ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB November 2020 silam dirasa sia-sia saja.

Pasalnya dalam surat yang dilayangkan Kejati NTB ke DPD KASTA Lotim tertanggal (19/05/2021, red) dinyatakan jika tidak ditemukan kerugian negara berdasarkan hasil audit BPKP. Hal itu terjadi karena pihak terlapor dalam surat itu dinyatakan telah mengembalikan seluruh kerugian negara.

Fakta itu kemudian sangat disayangkan oleh KASTA NTB, malahan dalam hearing antara pihak Kejari Lotim dengan perwakilan dari massa aksi, Ketua Dewan Pembina KASTA NTB, L. Wink Haris menyatakan semua itu sebagai bentuk rekayasa saja.

“Kami merasa semuanya by design, karena proses kami di Kejati dan Kejagung dalam laporan ini tidak sesuai dengan limpahan Kejati ke Kejari,” sesalnya Kamis (17/06/2021) dan menyebut jika seolah-olah proses hukum dalam kasus ini diperlambat agar terlapor bisa mengembalikan hasil kejahatannya.

“Kami laporkan 18 November 2020, hasil audit keluar Desember 2020, kemudian pengembalian oleh terlapor bulan Februari 2021,” imbuh dia dan mempertanyakan alasan kenapa status dari terlapor tidak dinaikkan menjadi tersangka.

“Dari itu kami berharap ada rekening koran pengembalian terlapor ke kas daerah lewat bank NTB Syariah itu. Sekalipun kami ragukan keabsahan bukti itu, karena mudah dipalsukan,” tegas Daur lagi selaku Ketua DPD KASTA Lotim.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh perwakilan massa dari KASTA NTB itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Lotim, L. Moh Rosyidi menyatakan jika korps Adhyaksa tidak bisa menentukan hasil audit, pun itu merupakan dasar utama dalam penanganan pidana korupsi.

“Yang diakui secara hukum untuk audit adalah Inspektorat, BPKP dan BPK. Hasil dari lembaga itulah yang kami jadikan sebagai patokan. Kami tidak punya wewenang,” jelasnya.

Masih kata dia, sekalipun sementara kasus ini dihentikan karena masih pada tahap penyelidikan, bukan berarti tidak akan ditindaklanjuti pihaknya. Malahan dirinya meminta, jika diketemukan bukti baru untuk disodorkan guna proses hukum lanjutan.

“Pun nanti terdapat bukti lain, kami tentu akan terima. Karena kasus ini masih dalam ranah penyelidikan, belum ke penyidikan. Jadi kami tetap menindaklanjuti,” tegasnya.

Permintaan dari Kejari itu pun disanggupi oleh KASTA NTB, malahan dengan tegas dikatakan Sekjen KASTA NTB, Hasan Gauk jika pihaknya siap menghadirkan tenaga kesehatan pada minimal 5 Puskesmas untuk memberikan keterangan, guna membantah hasil audit BPKP itu.

“Besok pagi kami siap hadirkan para Nakes itu. Itu demi membandingkan laporan hasil audit dan fakta sebenarnya,” katanya. (Cr-Pin)

BERITA TERKAIT