oleh

Dinilai Tidak Taat PPKM, KAHMI Lotim Kecam Tindakan Anggota DPRD NTB

banner 300500

Sekretaris KAHMI Lombok Timur sesalkan aksi salah satu anggota DPRD Provinsi NTB yang terkesan menghalang-halangi petugas kepolisian dalam menjalankan tugasnya di pos penyekatan sebagai upaya mencegah penyebaran covid-19.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Masih tingginya penularan covid-19 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ditandai dengan peningkatan kasus harian covid-19, Gubernur NTB telah mengeluarkan SE Nomor: 180/08/KUM/Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM). Salah satu langkah yang diterapkan dalam pelaksanaan PPKM tersebut, pemerintah melakukan penyekatan di beberapa titik jalur keluar masuk di kabupaten dan kota. Adapun masyarakat yang diperbolehkan melintasi pos penyekatan apabila dapat menunjukkan kartu vaksinasi dan hasil swab antigen.

Keputusan pemerintah dalam memberlakukan PPKM tersebut, nyatanya masih menjadi pro dan kontra di tengah tengah masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan aksi perdebatan antara salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB dengan anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugas di pos penyekatan yang tersebar di beberapa Group WhatsApp, Kamis (15/07/2021).

Dalam vidio yang berdurasi 03:41 menit tersebut, terlihat ketika pihak petugas meminta kartu vaksinasi dan hasil swab antigen kepada rombongan anggota DPRD tersebut. Anggota DPRD tersebut mengatakan belum melakukan vaksin karena ada penyakit, dan surat keterangannya akan dibuat berikutnya secara politik dan belum dikeluarkan oleh negara.

“Negara baru membeli vaksin 80 juta sementara masyarakat yang mau di vaksin sebanyak 275 juta. Kami termasuk dalam bagaian orang-orang yang belum divaksin,” ujar Anggota DPRD NTB Najamudin Mustafa.

Politisi PAN itu juga menilai kebijakan arahan putar balik yang diberlakukan pemerintah terhadap masyarakat yang tidak memiliki kartu vaksin dan hasil swab antigen merupakan kebijakan yang salah. Dikatakan pula bahwa negara belum siap melaksanakan vaksin kepada 275 juta orang.

“Salah kebijkan ini, seharusnya peraturan presiden ini berlaku kalau negara sudah melakukan vaksin kepada 275 juta orang. Kasian kalau rakyat di suruh bolak balik, regulasinya salah negara ini. Stop melakukan cara-cara ini, anda bubar saja kalau anda bertanya tentang vaksin,” katanya pada petugas.

Semetara itu Sekretaris Presidium Majelis Daerah Korps Alumni HMI (KAHMI) Lombok Timur Marsoan, menilai tindakan yang dilakukan oleh salah seorang anggota DPRD NTB tersebut tidak pantas dilakukan oleh pejabat Negara. Lanjut Marsoan seharusnya anggota DPR sebagai kontroling harus menjadi contoh yang baik kepada masyarakat terhadap setiap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Tindakan semacam ini jelas telah melanggar Surat Edaran (SE) Gubernur NTB Nomor: 180/08/KUM/ Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi NTB,” Tungkasnya.

Masih kata Marsoan, di dalam SE Gubernur tersebut, nomor 5 dikatakan setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan pasilitas umum yang melaksanakan aktivitas berkewajiban melaksanakan protokol kesehatan yang telah di tetapkan. Dirinya juga menjelaskan dalam SE Gubernur nomor 5 pada point a, dikatakan bahwa penerapan pola hidup sehat dan bebas covid-19 dengan 6 M yakni, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi berpergian, meningkatkan imun, dan mentaati aturan.

“Bukan malah menyalahkan aparat kepolisian yang bertugas, karena prinsip kerja kepolisian dituntut untuk loyal kepada pimpinan tertinggi,” imbuhnya. (Cr-Wenk).

BERITA TERKAIT