oleh

Lakpesdam Kritik Langkah Penanganan Covid-19 di NTB

banner 300500

Lakpesdam PWNU NTB lontarkan kritik terhadap skema penanganan Pandemi Covid-19 di NTB. Dalam setiap skema penanganannya harus melibatkan masyarakat, sebab dicatat selama ini justeru aparat berjalan sendiri. Terkait program vaksinasi, diharap tata kelola pelaksanaan program itu harus diubah, karena dinilai pola yang dijalankan saat ini mempersulit masyarakat. Hal itu harus dilakukan, agar Pandemi Covid-19 segera berakhir di NTB.

MATARAM, Corongrakyat.co.id- Sudah dua tahun Pandemi Covid-19 melanda, dan hingga saat ini belum ada tanda pandemi ini akan berakhir, malah sebaliknya, angka kasus positif Covid-19 kian tak terkendali, parahnya hal itu nyatanya berkolerasi dengan angka kematian yang semakin tinggi.

Tercatat per bulan Juli 2021, sebagai bentuk respon atas itu, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna menekan persebaran kasus Covid-19, dengan mengerahkan aparat keamanan. Namun faktanya kebijakan tersebut tidak berdampak signifikan, yang ada justru menuai kontroversi di tengah masyarakat. Dimana hal itu baik langsung ataupun tidak, berdampak terhadap angka kasus di NTB yang terbilang tinggi, yaitu per 24 juli 2021 tercatat 18.806 kasus terkonfirmasi positif.

Langkah pemerintah dalam menekan persebaran covid-19 harus terus didukung dengan menggalakkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Tapi dalam prakteknya penanganan pandemi terlalu pemerintah centries, sehingga dampaknya tidak terlalu maksimal untuk memutus penyebaran virus covid-19.

“Kami menilai penanganan pandemi terlalu pemerintah centries, sehingga dampaknya tidak maksimal dalam memutus rantai penyebaran virus covid-19. Dalam penanganan pandemi, pemerintah tidak melibatkan peran serta masyarakat. Padahal untuk menangani pandemi butuh peran aktif semua kalangan, pemerintah tidak bisa jalan sendiri begitu saja,” terang Ketua Lakpesdam PWNU NTB Muhammad Jayadi.

Lebih lanjut, dia menyatakan dalam setiap skema penanganan Covid-19, pemerintah harus menggandeng solidarity maker di tengah masyarakat, agar apa yang menjadi upaya strategis pemerintah dapat diterima, dan dijalankan dengan penuh kesadaran oleh masyarakat.

“Ada tokoh masyarakat seperti tuan guru, ustazd, kiyai kampung, da’i, pendeta, biksu, penyuluh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kelompok strategis lainnya di masyarakat yang bisa diajak bekerjasama memutus penyebaran virus covid-19. Namun peran strategis mereka tidak dimanfaatkan pemerintah,” urai tokoh muda NU NTB itu bernada kritik.

Masih katanya, pada akar rumput, tokoh-tokoh tersebut sangat dekat dengan masyarakat, keberadaannya dihormati dan pesannya ditaati masyarakat. Mereka bisa digandeng dan diajak bekerjasama dalam mengedukasi masyarakat terhadap bahaya dari Covid-19, pentingnya menjalankan protokol kesehatan, menggalakkan vaksinasi hingga menangkal berita hoax terkait Covid-19.

“Jangan terlalu mengandalkan peran aparat keamanan dalam penanganan pandemi ini, kita tau aparat keamanan ada jarak dengan masyarakat dan cenderung menggunakan cara-cara refresif dan kurang humanis, apalagi sejak pemberlakuan PPKM,” sebutnya seraya menyatakan jika pemerintah mestinya mengevaluasi pelibatan aparat selama ini, dan harus mencoba formulasi berbeda, agar timbul kesepahaman dan gotong-royong dalam perang melawan Covid-19.

“Harus ada upaya kerja gotong-royong dengan kelompok-kelompok masyarakat yang perannya besar ditengah warga. Pemerintah harus melakukan itu agar mempercepat proses penanganan pandemi ini,” pintanya.

Lebih lanjut, terkait dengan masalah ketersediaan dan keterjangkauan vaksin, di saat program vaksinasi bagi masyarakat mulai digalakkan, dia beranggapan, seyogyanya pemerintah tidak menjadikan itu sebagai penghambat mobilitas masyarakat. Malahan hal itu harus direfleksi oleh pemerintah agar tata kelola dan pelaksanaan vaksinasi tidak memberatkan masyarakat.

“Program vaksinasi mestinya dilakukan di lingkungan yang dekat dengan warga, dengan memaksimalkan peran tenaga kesehatan di Puskesmas maupun Poskesdes, tidak dilakukan ditempat-tempat yang jangkauannya jauh dari warga. Itu menyebabkan kerumunan, yang justru berpotensi menularkan virus,” tandasnya. (*)

BERITA TERKAIT