oleh

SBMI NTB: Disnaker Loteng Jangan Halangi Proses Hukum CPMI di BLKLN Malang

banner 300500

 

SBMI NTB dan SBMI Lombok Tengah meminta Disnakertramigrasi Lombok Tengah dan Disnaker Lombok Timur bertanggungjawab untuk melindungi Korban CPMI yang mejadi Korban Tragedi di PT CKS sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2017 yang telah mengamanatkan peran Pemerintah Daerah dalam hal perlindungan PMI.

MATARAM-NTB, Corongrakyat.co.id- Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah jangan menghalangi APH untuk mengusut tuntas Kasus tragedi yang telah menimpa 5 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (C PMI) lompat dari lantai 4 Pada Rabu 9 Juni 2021 beberapa bulan.

Adapun dampak dari kejadian tersebut seperti yang dijelaskan ketua SBMI NTB Usman menerangkan, akibat kejadian tersebut beberapa korban mengalami patah Tulang diantaranya , Fauziah, perempuan, enjak, alamat : Ds. Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB, Minati, perempuan, kropok alamat : Dsn. Labawa Rt. 01 Rw. 06 Ds. Jaya Makmur Kec. Lapanggah Kab. Sumbawa Provinsi NTB, Baiq Indriani, perempuan, Otak Pancor Utara, alamat ; Otak Pancor Utara Ds. Lendang Nangka Utara Kec. Masbagik Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB.

Lanjut Usman, korban dugaan Tindak Pidana Penempatan yang dilakukan oleh PT. Citra Karya Sejati dan BLKLN Central Karya Semesta yang beralamatkan di Jalan Rajasa 189 Bumi Ayu Kota Malang, Jawa Timur.

” 5 CPMI yang lompat dari lantai 4. Kasus ini ditangani oleh pemerintah pusat (BP2MI dan Kemenaker RI), data kasus Pekerja Migran Indonesia yang ditangani oleh SBMI yang melibatkan PT. Cipta Karya Sejati (PT.CKS) permasalahannya semua sudah dilimpahkan ke APH,” Terangnya. 28/09/2021.

Dijelaskan pula Pihak Disnaker Lombok Tengah dan Disnaker Lombok Timur telah melakukan pemanggilan terhadap Korban C PMI tersebut prihal untuk dimintai keterangan menindaklanjuti surat dari PT Citra Karya Sejati nomor529/CKS/IX/2021 Tanggal, 8 September 2021 meminta Disnaker memfasilitasi nya, karena Kasus yang menimpa semua Calon Pekerja Migran Indonesia ini sedang dalam proses APH.

Hal inilah yang membuat SBMI NTB bersama SBMI Lombok Tengah bersama Ketua Himpunan Buruh Migran Indonesia NTB mendatangi Kantor Disnaker Lombok Tengah untuk meminta penjelasan tentang pemanggilan Korban CPMI tersebut.

“Kami di jawab hanya ingin mendapatkan keterangan namun setelah Pihak PT CKS dan Disnaker melayangkan surat pemanggilan Pihak PT CKS mendatangi Pihak Korban CPMI tersebut ke Rumahnya menawarkan untuk berdamai dan menawarkan Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) terhadap Korban CPMI asal Lombok Tengah tersebut,”Paparnya.

Masih kata Usman, SBMI Malang menilai, Dinas Tenaga Kerja Lombok Tengah telah menciderai keadilan dan rasa kemanusiaan, karena pahlawan devisa adalah buruh migran, bukan PT penyelenggara penempatan PMI. Ia menilai Justru PT penyelenggara penempatan PMI adalah penikmat pertama keringat dan darah PMI.

“Sejak awal kejadian seperti Pernyataan Kepala BP2MI yang menyebutkan bahwa di PT CKS ditemukan banyak masalah. juga pernyataan Plt Kadisnaker Kota Malang yang sebelumnya menyatakan bahwa PT CKS belum memiliki izin resmi alias ilegal,” Imbuhnya.

Lebih jauh Usman mengatakan, Disnaker Lombok Tengah menunjukkan bobroknya fungsi pengawasan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terhadap Penyelenggara Penempatan Pekerja Migran Indonesia diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI.

Dirinya meminta Kepada pihak penyidik dari Kepolisian RI, SBMI NTB, SBMI Lombok Tengah dan Ketua HIBMI NTB menuntut agar kasus tersebut diusut tuntas karena ini merupakan pelanggaran kemanusiaan dan tindak pidana perdagangan orang yang patut diduga dilakukan oleh pemilik dan pelaku manajemen PT CKS.

“Jika pihak disnaker berusaha untuk menghalang-halangi proses Hukum yang sedang berjalan pihak disnaker juga perlu dimintai keterangan dan juga ikut di proses,” Tutupnya. (Wenk).

BERITA TERKAIT