oleh

Masyarakat Pesisir “Marginal” Dari Pembangunan, Ini Rekomendasi Prodi Sosiologi Unram

banner 300500

Prodi Sosiolog Unram gelar seminar nasional yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan pada masyarakat maritim. Terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan menjadi fokus dan atensi pihak terkait dalam proses pembangunan berkelanjutan di Indonesia ke depan.

LOMBOK BARAT, Corongrakyat.co.id- Program Studi Sosiologi Universitas Mataram menggelar Seminar Nasional dengan tema Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan: Pariwisata, Mitigasi Bencana, Pendidikan, dan Resolusi Konflik. Seminar ini juga dirangkaikan dengan presentasi panel hasil kajian dari para peneliti, akademisi, praktisi dan beberapa pihak lainnya. Kegiatan ini dilakukan secara bauran antara online dan offline yang dilaksanakan di salah satu hotel di kawasan Senggigi, Kamis (02/12/2021).

Ketua Program Studi Sosiologi Universitas Mataram, Rosiady H. Sayuti, Ph.D dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini Program Studi Sosiologi Universitas Mataram fokus pada isu kajian pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga tema yang diusung pada Seminar Nasional Sosiologi 2021 kali ini Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan.

“Kita harapkan kepada para pemakalah dapat berkontribusi pada seminar kali ini dengan kajian pesisir dan kepulauan yang akan di publikasikan di jurnal Resiprokal, JSEH, dan RCS,” katanya.

Masih kata dia, berbagai permasalahan pembangunan di daerah pesisir saat ini masih jauh dari pemerataan. Padahal potensi sumber daya alam lautan Indonesia begitu melimpah. Kondisi ini tentu membutuhkan berbagai upaya dan strategi untuk mengatasi persoalan yang ada.

Guru Besar Sosiologi Universitas Mataram, Prof. Wiresapta Karyadi dalam pemaparannya menyampaikan potret masyarakat pesisir dan kepulauan di Indonesia masih bergelimang kemiskinan yang sudah berlangsung secara sistemik dan sejak lama. Dari itu, dikatannya dibutuhkan upaya untuk membangun eksistensi masyarakat pesisir dan kepulauan kembali pada jatidiri dan martabat bangsa yang merdeka dan berdaulat.

“Solusinya adalah pembangunan berkelanjutan melalui kesadaran masyarakat yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang dibangun secara berkesinambungan,” sebutnya.

Diulas lebih lanjut oleh Karyadi, permasalahan sumber daya alam pada masyarakat pesisir dan kepulauan merupakan persoalan penting yang mesti menjadi perhatian bersama, utamanya bagi pemerintah sehingga harus ditetapkan sebagai salah satu program prioritas sebagai visi pembangunan ekonomi hijau bagi masyarakat pesisir dan kepulauan.

Selain dia, penjelasan lebih lanjut dijelaskan juga oleh Sosiolog Universitas Airlangga yang juga merupakan Asisten Staf Juru Bicara Presiden, Novri Susan, Ph.D. Dalam sambutan, dia menyampaikan pentingnya pembangunan yang sensitif konflik. Sebab konflik yang tidak terkelola dan tidak dapat terselesaikan, menyebabkan pembangunan tidak akan berkelanjutan. “Konflik harus dikaji secara komite, jika tidak energi dari berbagai aktor yang ada hanya akan fokus menghadapi konflik,” tuturnya.

Sambung Novri, dalam pembangunan berkelanjutan, tata kelola konflik menjadi salah satu pilar penting. Ketika masyarakat dan pemerintah dapat membangun sebuah kelembagaan tata kelola konflik maka keniscayaan pembangunan keberlanjutan akan lebih cepat tercapai.

“Pembangunan berkelanjutan memiiki kemungkinan yang lebih besar untuk dicapai daripada ketika tidak memiliki tata kelola konflik yang baik,” tekannya.

Direktur KONSEPSI, Dr. Moh. Taqqiudin dalam kesempatan itu juga menyatakan, berdasarkan kajiannya, dari tahun 2020 hingga 2024, Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi secara akumulasi sebesar Rp544 Triliun. Di mana untuk skala nasional, Provinsi NTB masuk ke dalam sepuluh besar kerugian terbesar pada sektor kelautan, dengan akumulasi kerugian sebesar Rp15,32 Triliun.

“Sehingga tekanan terhadap kebencanaan di daerah pesisir semakin meningkat dengan adanya perubahan iklim,” bebernya. (*)

BERITA TERKAIT