oleh

Legislatif Soroti Pemda Lotim Tak Mampu Bayar Ribuan Peserta BPJS KIS

banner 300500

 

Legislatif soroti kinerja Dikes Lotim dalam realisasi program KIS. Ditegaskan, jika hal itu tidak maksimal, maka capaian Lotim akan jauh dari target nasional yang telah ditetapkan jika 2023 semua penduduk mengantongi BPJS KIS dan Mandiri.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur, Murnan menyoroti kinerja Dinas Kesehatan terkait capaian Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Lotim, terlebih lagi adanya ratusan pemegang KIS yang dicabut dan ketidakmampuan daerah dalam membayar kepesertaan ribuan penduduk pemegang KIS.

“Terdapat 113 peserta KIS program BPJS yang dicabut oleh pusat, dengan alasan ketidakjelasan data dari Dukcapil, itu harus dilakukan pendataan ulang,” kata dia (11/01/2022).

Selain itu, hal yang menjadi kegamangan pihaknya dalam program itu adalah tidak mampunya Pemda Lotim dalam sharing anggaran sekitar 3000 pemegang KIS dari 19000 penduduk Lotim yang memegang KIS.

“Ada sekitar 19.000 lebih data di provinsi, kemudian yang di kabupaten tidak bisa membayar sekitar 3000 yang pemegang kartu KIS,” ujarnya.

Atas persoalan itu, ditekankan pihaknya agar secepatnya eksekutif mendorong data 19000 penduduk Lotim pemegang KIS dapat ditanggung melalui program KIS APBN, dengan skema secepatnya harus dilakukan input data bahwa penduduk bersangkutan sangat membutuhkan program BPJS. “Harus secepatnya diinput, agar dapat di APBN, karena memang BPJS sangat dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

Masih kata dia, jika saja 3000 pemegang KIS itu tidak mendapat alokasi dari APBN, maka Pemda Lotim harus menganggarkan Rp 1 M di APBD-P agar penduduk itu tetap bisa mendapat layanan kesehatan dari BPJS.

“Ini orang miskin, dan janji bapak bupati mereka harus terlayani dengan SKTM. Jadi persoalan ini harus selesai,” tekannya seraya menyebut jika gerak cepat itu juga sesuai dengan harapan dari pemerintah pusat yang memandatkan jika pada tahun semua masyarakat harus memiliki kartu BPJS KIS ataupun yang mandiri.

“Capaian kita baru 68 persen, sementara di tahun 2023 target nasional harus tercapai. Dengan ada pemangkasan ini kita semakin jauh dari target karena akan ada kehilangan peserta BPJS 10 persen,” tandasnya. (Pin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKAIT