oleh

DPRD NTB Didesak Perhatikan Keterwakilan Wilayah dalam Menentukan Komisioner KPID

banner 300500

Proses seleksi Komisioner KPID NTB usai dilakukan, tapi nyatanya proses uji kepatutan dan kelayakan calon komisioner dilakukan tertutup oleh Komisi l DPRD NTB. Hal itu mengundang pertanyaan dari Gerak NTB dan KNPI Lombok Timur, mereka menduga terjadi proses kongkalikong dalam penetapan Komisioner KPID NTB, selain itu ditegaskan DPRD NTB harus memperhatikan aspek keterwakilan wilayah dalam menentukan Komisioner KPID NTB.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Proses seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB kini menunggu hasil pengumuman uji kelayakan dan kepatutan. Proses itu telah selesai dilaksanakan Komisi I DPRD Provinsi NTB pada pekan ketiga Juli lalu. Jelang penentuan 7 besar Komisioner KPID NTB terpilih, sejumlah kalangan kembali melontarkan desakan agar DPRD memperhatikan aspek latar belakang komisioner dan keterwakilan wilayah yang ada di NTB.

”Kami mengingatkan Komisi I DPRD NTB agar benar-benar obyektif dan memperhatikan keterwakilan komisioner dari wilayah yang ada di NTB khususnya wakil dari Lombok Timur,” kata Ketua Gerakan Rakyat NTB, Arsa Ali Umar, Sabtu (31/07/2021).

Menurutnya, sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar dan lembaga penyiaran yang tidak sedikit, tentu saja Lombok Timur pantas memiliki wakil di KPID NTB yang selama ini jumlah Komisionernya selalu dominan di lembaga negara independen yang mengurusi penyiaran itu. ”Ini penting kami ingatkan kepada wakil rakyat yang ada di DPRD NTB agar buka mata buka telinga, kami ingin memastikan KPID jangan sampai jadi tempat penitipan orang dengan latar belakang yang tidak jelas,” tegasnya.

Lanjut dia, bila aspek keterwakilan wilayah itu tidak diperhatikan oleh Komisi I DPRD NTB, maka pihaknya akan memperkarakan proses seleksi yang dianggapnya berpotensi melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami sudah catat sejumlah kejanggalan itu, dan kami serius memperkarakannya bila aspirasi publik ini tidak direspon dengan baik,” tegasnya.

Dalam pandangan Gerak NTB, sejumlah calon komisioner asal Lombok Timur banyak yang memenuhi syarat. Salah satunya Lalu Saparudin Aldi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Penyiaran LPPL Selaparang TV. Ada juga petahana dua orang yang berasal dari Lombok Timur, termasuk Ketua KPID NTB periode sekarang. ”Bila dari calon-calon potensial ini tidak ada yang masuk, maka patut kita duga KPID hanyalah lembaga tempat penitipan anak pejabat dan penguasa untuk memenuhi syahwat politik dan melanggengkan kekuasaan,”tegasnya.

Pernyataan senada juga diungkapkan Ketua DPD KNPI Lombok Timur, Habiburahman, dia mengingatkan DPRD NTB untuk tidak lupa apa yang menjadi amanah rakyat. ”Penting kami ingatkan anda-anda yang kini menjadi wakil rakyat untuk amanah menjalankan tugas. Kami yakin calon komisioner KPID NTB asal Lombok Timur sangat layak diperhitungkan untuk ikut memperkuat kelembagaan KPID NTB periode mendatang,” jelasnya.

Disebutkan Habiburahman, sudah selayaknya mereka yang duduk di KPID NTB adalah mereka yang sudah terukur jejak rekam dan pengalamannya secara kompetensi maupun organisasi. ”Kami juga menyayangkan kenapa uji kelayakan dan kepatutan tidak digelar terbuka. Agar publik tahu bahwa komisioner yang sedang mereka uji, bisa disaksikan kehebatannya oleh rakyat, ini zaman keterbukaan kenapa masih suka menutup diri. Aturannya juga jelas, kenapa dilanggar,” pungkasnya. (*)

BERITA TERKAIT