MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat penurunan angka kemiskinan pada periode Maret 2025 hingga Maret 2026. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2026 yang berlangsung Kamis (5/11) di Mataram.
Rakor tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri dan dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya bersama pimpinan daerah lingkup Pemprov NTB yang juga menjabat Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten/kota.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB Agustus 2026, angka kemiskinan pada Maret 2025 tercatat 11,78 persen atau 654,57 ribu jiwa. Angka tersebut turun menjadi 11,17 persen atau 628,50 ribu jiwa pada Maret 2026, atau turun 0,61 poin.
Wagub Indah menyebut penurunan ini sebagai kemajuan yang patut disyukuri, namun ia menegaskan masih besarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
” Ini merupakan kemajuan yang kita syukuri bersama. Namun kita juga harus jujur bahwa angka ini menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah kita semua. Masih ada ratusan ribu saudara kita yang membutuhkan perhatian dan intervensi yang dilakukan,” jelasnya.
Ia juga mengakui tantangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, terutama kesenjangan antar wilayah, termasuk memastikan masyarakat di desa, wilayah terpencil, dan kelompok rentan memperoleh kesempatan yang sama.
Rakor yang mengangkat tema “Bersinergi, Beraksi, Berdampak, dan Berkelanjutan” itu disebut Wagub sebagai kesempatan berharga karena menghadirkan narasumber dari kementerian dan lembaga untuk membedah permasalahan kemiskinan di daerah.
Wagub juga mengingatkan pemerintah kabupaten/kota untuk mengecek Desa Berdaya yang belum berproses di wilayah masing-masing, mengingat waktu yang tersisa tahun ini hanya sekitar dua bulan. Menurutnya, pelaksanaan tahun pertama penting untuk melihat efektivitas Desa Berdaya terhadap penurunan angka kemiskinan.
Narasumber yang hadir dalam kesempatan tersebut antara lain dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPS Provinsi NTB, Dinas Sosial dan PPPA Provinsi NTB, hingga Baznas. (**)
