Pengurus Forum Kerjasama Pondok Pesantren (FKSPP) Lombok Timur dikukuhkan bertepatan dengan hari guru nasional. Dalam kesempatan itu Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Rumaksi SJ, S.H., berharap FKSPP dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan pondok pesantren, utamanya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi pondok pesantren.
LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Ketua FKSPP Lotim, Dr. Mugni dalam sambutannya menyatakan jika FKSPP Lotim akan menjadi jembatan antara pondok pesantren dengan pemerintah untuk mempermudah realisasi program baik itu program pondok pesantren dan atau dari pemerintah sendiri.
“Forum ini akan melaksanakan program-program pemerintah, kita harus bekerjasama, total pondok pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama itu 213, dan itu semua menjadi anggota forum,” katanya, Rabu (25/11/2020).
Guna mempermudah hal itu, maka pada kesempatan itu, Mugni selaku ketua dari FKSPP berharap jika Pemda Lotim memfasilitasi forum yang dipimpinnya sekretariat untuk mempermudah koordinasi.
“Untuk mendukung itu kita meminta sekretariat bersama tadi, untuk mempermudah koordinasi antara kita dengan pemerintah,” imbuhnya.
Kepala Kantor Kemenag (Kemenag) Lotim, H. Sirojuddin yang hadir dalam acara pengukuhan kepengurusan FKSPP Lotim menyampaikan jika semenjak disahkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren, maka pemeriksaan memiliki tanggungjawab juga terhadap keberadaan pondok pesantren beserta kebutuhan lembaga dari pondok pesantren.
“Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Ponpes maka peran dari Forum Kerjasama Pondok Pesantren akan semakin nyata, karena sebelum ad undang-udang itu pemerintah dirasa kurang memperhatikan. Tapi setelah adanya undang-undang itu maka pemerintah diwajibkan memberikan perhatian,” katanya.
Sirojuddin berharap dengan keberadaan FKSPP Lotim dapat menjadi wadah produktif untuk meningkatkan mutu pondok pesantren yang begitu banyak di Lotim untuk semakin maju.
“Kami berharap forum ini menjadi wadah bagi kita untuk lebih intensif, dan bersinergi dalam meningkatkan peran, serta dapat memajukan pondok pesantren kita yang begitu banyak, di mana membutuhkan pembinaan kita bersama,” harapnya.
Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi SJ, S.H., yang hadir dalam kesempatan itu berharap agar FKSPP Lotim mengambil peran strategis pada pondok-pondok pesantren di Lotim, utamanya dalam menjaga moralitas para santri di tengah realita degradasi moral saat ini, sembari menyebut contoh adanya pengungkapan pabrik narkoba di Lotim beberapa hari yang lalu.
“Forum Kerjasama Pondok Pesantren ini harus menjadi menjadi garda terdepan dalam mengkoordinasikan pondok pesantren di Lombok Timur, forum ini juga harus berperan dalam urusan moral di lingkungan pondok pesantren. Apa rumus yang bisa kita lakukan untuk kita hadapi itu bersama,” sebut Rumaksi.
Sambungnya, beberapa hari yang lalu ada pabrik narkoba yang digerebek di Lombok Timur. Itu tidak masuk di akal saya, kenapa itu bisa terjadi dan ada, bahayanya itu akan menyasar anak muda kita, bayangkan kalau itu masuk ke pondok pesantren. Kita harus bersama hadapi itu, forum ini harus menjadi terdepan,” tuturnya.
Pada kesempatan itu juga, Rumaksi berharap FKSPP Lotim dapat menjadi lokomotif dan koordinator bagi semua pondok pesantren dalam program 10 juta sapi HKTI NTB, karena tegas Rumaksi dirinya selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah HKTI NTB akan menjadikan pondok pesantren sebagai mitra strategis, dan hal itu tentunya akan meningkatkan kemandirian pondok pesantren dari segi keuangan.
“Saya berharap kepada pimpinan pondok pesantren dalam program 10 juta sapi HKTI juga ikut terlibat, karena dalam program ini tidak ada biaya sepeserpun. Jika pondok pesantren bergerak maka ekonomi pondok pesantren akan maju dan mandiri, dapat dipastikan tidak ada pondok pesantren yang ajukan proposal,” cetusnya.
Rumaksi dalam paparannya, merumuskan kalkulasi sederhana jika pondok pesantren terlibat aktif dalam program tersebut.
“Coba kita bayangkan berapa banyak pondok pesantren di Lombok Timur, kemudian satu pondok pesantren masing-masing mengambil minimal 40 sapi, berapa banyak uang yang berputar di pondok pesantren. Ini yang perlu kita diskusikan,” sebutnya. (Cr-Pin)
