oleh

SBMI Catat 12 Poin Guna Tingkatkan Perlindungan Buruh Migran Perempuan

banner 300500

SBMI menilai keberhasilan pemerintah RI meloloskan resolusi “Violence Against Women Migrant Workers” di PBB merupakan langkah maju sebagai bentuk komitmen pemerintah RI di kancah internasional untuk melindungi buruh migran perempuan di masa Pandemi Covid-19. 

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melihat komitmen tersebut belum dibarengi dengan peran perlindungan yang nyata dari pemerintah sebagai penyelenggara negara, khususnya Perwakilan RI dalam melindungi Buruh Migran Indonesia (BMI) dari dampak Covid-19.

Pada Jumat (12/11) lalu, Kementerian Luar Negeri RI mempublikasikan keberhasilan Pemerintah RI meloloskan resolusi “Violence Against Women Migrant Workers” di PBB melalui laman kemlu.go.id . Resolusi ini merupakan resolusi dua tahunan bekerja sama dengan Filipina yang  didukung oleh 50 negara dan telah disahkan secara konsensus oleh seluruh anggota PBB.

Pada tahun 2021 resolusi difokuskan pada perlindungan terhadap buruh migran perempuan di masa pandemi COVID-19, termasuk memastikan komitmen negara melindungi hak-hak kesehatan mereka, serta akses terhadap pelayanan kesehatan dan vaksin Covid-19.

Pengesahan resolusi ini disebut memperkuat pengakuan global atas kepemimpinan Indonesia di forum internasional, terutama di bidang perlindungan buruh migran.

Namun faktanya, berdasarkan data studi SBMI tentang “Respons dan Tanggung Jawab Perwakilan RI dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia dari Dampak Pandemi Covid-19” di 4 negara tujuan BMI  (Malaysia, Singapura, Hongkong dan Arab Saudi), secara umum respons perwakilan RI masih belum memadai dan belum sesuai dengan kebutuhan BMI yang terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah masih belum maksimal dalam melindungi buruh migran perempuan dari berbagai pelanggaran dan kekerasan yang kasusnya meningkat selama pandemi Covid-19.

Ketua Umum SBMI, Hariyanto mengatakan, dalam upaya memberikan perlindungan terhadap buruh migran yang terdampak pandemi Covid-19, pemerintah khususnya Perwakilan RI di negara tujuan BMI masih belum menjalankan kewajibannya sebagaimana dimandatkan oleh sejumlah Undang-Undang.

“Pemerintah telah gagal menjalankan amanat Undang-Undang  sehingga mengakibatkan buruh migran Indonesia khususnya perempuan rentan mengalami kekerasan, terlanggar haknya, termasuk terkait ketenagakerjaan, sosial, keterbatasan informasi, serta kesulitan akses kesehatan,“ tegas Hariyanto.

Peringatan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yang jatuh pada tanggal 25 November ini harus menjadi momentum refleksi Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan pelindungan BMI, yang mayoritas perempuan, dari dampak pandemi Covid 19.

Sebagai bagian dari Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, SBMI menuntut 12 poin yang mesti dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Pertama, Pemerintah RI memastikan komitmen pada instrumen HAM dan kebijakan di tingkat internasional maupun regional, diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional yang implementatif dan konkrit untuk pelindungan BMI. Pelindungan harus diberikan kepada semua BMI terlepas status keimigrasian mereka, untuk mencapai itu, pemerintah harus mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk segera menerbitkan berbagai aturan turunan yang dimandatkan dalam UU tersebut, di antaranya Peraturan Pemerintah tentang  Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan dan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Pelaksanaan Pelindungan PMI, dengan melibatkan masyarakat sipil, lembaga HAM  dan lembaga oversights di Indonesia; Pemerintah RI harus segera membuat perjanjian tertulis dengan negara tujuan untuk memastikan perlindungan hak-hak BMI, khususnya tentang hak BMI atas informasi dan untuk menggunakan alat komunikasi agar BMI dapat mengakses informasi terkait Covid-19 serta dapat melakukan pengaduan secara online; Jaminan kebutuhan dasar BMI berupa tempat tinggal, makanan dan alat kebersihan dapat terintegrasi dalam undang-undang buruh lokal di negara tujuan sebagaimana mandat Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2017; Semua BMI dapat menjadi peserta program asuransi yang berlaku di negara tujuan untuk memastikan pertanggungan risiko dampak COVID-19 yang tidak di-cover Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia dapat tercover asuransi di negara tujuan; Asuransi kesehatan di Singapura, skema pembayaran bersama (co-payment) antara pemberi kerja dengan BMI harus diubah menjadi kewajiban pemberi kerja dalam hal akses layanan kesehatan, dan penambahan cakupan asuransi kesehatan akibat COVID-19.

Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan harus segera merevisi Permenaker No 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, untuk memastikan adanya pertanggungan risiko terkait dampak Covid-19 pada tahap sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah  bekerja, lalu KBRI/KJRI juga harus menyampaikan informasi perkembangan COVID-19 di negara tujuan secara berkala melalui media kreatif yang mudah dipahami BMI, termasuk kebijakan soal vaksinasi di negara tujuan dan prosedur kepulangan pada masa pandemi dari bandara di negara tujuan hingga pemulangan ke kampung halaman BMI;

 

Selanjutnya, seluruh perwakilan RI secara periodik mengumumkan agensi (Mitra Usaha) yang resmi/berlisensi dan agensi (Mitra Usaha) yang tidak resmi/tidak berlisensi serta calon Pemberi Kerja bermasalah, sebagaimana diamanatkan UU No. 18 Tahun 2017 (Pasal 10).

Pemerintah Pusat (Kemenlu) dan Perwakilan RI di negara tujuan juga harus memastikan keterlibatan Serikat Buruh Migran dan organisasi komunitas BMI di luar negeri dalam penanganan dampak COVID-19, selanjutnya setiap Perwakilan RI harus membuat rencana kontijensi untuk memetakan masalah kedaruratan COVID-19 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

Poin berikutnya, perwakilan RI harus memastikan layanan yang cepat, profesional, sensitif gender, berempati kepada korban yang terakses serta menyediakan  layanan khusus terkait pengaduan kekerasan fisik, psikologis dan kekerasan seksual yang dialami oleh BMI, termasuk shelter dan layanan pemulihan yang memadai. Sanksi yang tegas harus diberikan kepada para staf perwakilan yang melakukan tindakan tidak profesional, tidak etis, dan tidak berempati terhadap korban, termasuk melontarkan kata-kata merendahkan kepada BMI yang menyampaikan pengaduan;

Selain itu perwakilan Pemerintah RI  dan pemerintah negara tujuan harus melakukan pengawasan secara berkala dan intensif terhadap agensi dan para pemberi kerja untuk memastikan hak-hak BMI terpenuhi, termasuk memastikan BMI tidak mengalami kekerasan dan pelanggaran, baik yang dilakukan pemberi kerja maupun agensi.

Poin terakhir, SBMI menekankan pemerintah RI harus segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga,  Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan di Sektor Perikanan, serta mendorong negara-negara penempatan untuk meratifikasi konvensi-konvensi tersebut. (Pin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKAIT