oleh

Dari Soal Hukum dan Keadilan, Ini Tuntutan Massa Aksi di Kantor Bupati

banner 300500

Massa dari gabungan mahasiswa dan buruh gelar demonstrasi. Terdapat banyak tuntutan dalam aksi itu, mulai dari persoalan sosial, politik dan hukum. Diantaranya tentang kurangnya perhatian Pemda kepada mantan dan para PMI serta dalam bidang pendidikan dan kurangnya keberpihakan bidang pendidikan, khususnya bagi kesejahteraan guru PAUD.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Gabungan aliansi mahasiswa dan buruh gelar aksi demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di depan Kantor Bupati Lombok Timur. Adapun gabungan aliansi itu terdiri dari BEM UGR, Himpaudi, SBMI, FRB dan GSMD.

Aksi demontrasi yang melibatkan para tuan guru oleh pihak Polres Lombok Timur dalam mengamankan jalannya aksi diprotes keras oleh massa aksi, karena hal itu dianggap bukan merupakan suatu kewajaran.

“Para tuan guru bukan merupakan bagian dari pengamanan. Ini tugas kepolisian. Bapak tuan guru yang terhormat silahkan ajari santri di pondok pesantren. Bukan di sini tempat Al-Mukarram,” teriak Ketua FRB Eko Rahadi, Senin (03/04/2021).

Lebih lanjut, poin tuntutan yang disuarakan oleh orator massa aksi diantaranya secara garis besar adalah mendesak Pemda Lombok Timur untuk memperbaiki kualitas pendidikan, melindungi serta menjamin hak-hak buruh, khususnya bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Lombok Timur.

Disampaikan oleh Ketua SBMI Lombok Timur, Usman dirinya mengaku sedih dan prihatin atas perhatian Pemda Lombok Timur bagi para pekerja dan mantan PMI di Lombok Timur, karena dirinya menilai kehidupan mereka jauh dari laik, sementara remitensi (kiriman, red) begitu besar andilnya bagi daerah.

“Kami prihatin, kami menangis. Dari itu kami menuntut Pemda untuk memperhatikan, jangan hanya menikmati hasil keringat mereka berupa remitensi, tapi nasib mereka tidak dihiraukan,” tegas Usman.

Pada aksi itu, hadir juga orang tua PMI korban kekerasan di Dubai, di mana saat ini PMI itu belum bisa dipulangkan, karena seperti yang diterangkan masih belum ada biaya untuk pemulangan. Sehingga sebagai bentuk protes massa aksi mengumpulkan sejumlah dana yang kemudian diberikan kepada orang tua korban.

Dalam bidang pendidikan, Ketua BEM Fakultas Ekonomi UGR menuntut Bupati untuk memecat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur. Sebab Dikbud dinilai gagal dalam mewujudkan keadilan, khususnya bagi para guru PAUD.

“Kami menggugat Pemda, khususnya Dikbud. Lombok Timur saat ini menangis. Para Guru PAUD tidak diperhatikan, dari itu kami meminta agar Kadis Dikbud dipecat,” tegasnya. (Cr-Pin)

BERITA TERKAIT