oleh

Draf Raperda Perlindungan PMI DPRD Lotim Dinilai Copy Paste, NGO Berikan Pembanding!

banner 300500

 

DPRD Lotim gelar public hearing Raperda tentang perlindungan PMI, sebab dinilai Perda tentang itu sangat dibutuhkan. Kritik datang dari ADBMI dan SBMI, dikatakan Raperda itu harus dibahas hati-hati dan tidak asal jadi, sebab terjadi tumpang tindih perundangan terkait perlindungan PMI. Sebab dinilai, draf Raperda yang diajukan DPRD copy paste dari UU.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok timur menggelar public hearing pembahasaan draft Rencangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Lombok Timur, yang dihadiri oleh seluruh pihak terkait, semisal ADBMI, SBMI, Dinas Tenaga Kerja, Dukcapil, BPJS Ketenagakerjaan dan BP2MI.

Dikatakan oleh Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lotim, Mariana mengatakan Raperda tentang perlindungan PMI itu merupakan inisiatif dari DPRD, mengingat harus ada perubahan Perda, seiring dengan adanya perubahan undang-undang tentang perlindungan PMI.

“Raperda ini merupakan inisiatif DPRD, jadi kami harap masukan dan telaah yang kuat, agar nantinya setelah disahkan menjadi Perda yang komprehensif,” kata dia (06/10/2021).

Lebih jauh, dijelaskan oleh Tenaga Ahli Bapemperda DPRD Lotim, Suyanto Edi Wibowo, dia menyatakan public hearing perlu dilakukan, karena di dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri sebagai inang dari Perda yang akan dibentuk, memuat paradigma baru, fokus perlindungan yang lebih luas, serta kewajiban dan keterikatan kewenangan hulu dan hilir (pemerintah desa, Pemda dan pusat, red) yang semakin spesifik.

“Misal dalam rekrutmen menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tapi pemulangan tanggung jawab Pemda, kalau di luar negeri itu tanggung jawab pemerintah pusat, jadi kita harus jeli dalam menyarikan dasar hukum dalam Perda ini,” jelasnya.

Salah satu yang menjadi pokok perhatian dalam kegiatan itu adalah sumber hukum yang tumpang tindih oleh masing-masing instansi yang mengurusi administrasi CPMI atau PMI. Seperti terkait dengan status PMI di dalam Kartu Keluarga, Dukcapil harus mengikuti UU tentang Kependudukan, kemudian Imigrasi harus mengacu pada UU Keimigrasian, lalu BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan harus mengacu pada UU yahh terkait dengan tupoksinya. Atas tumpang tindih itu, maka perlindungan hukum, ekonomi dan sosial bagi PMI begitu rendah.

Atas hal itu, seperti yang dikatakan oleh Ketua Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) Lotim, Roma Hidayat. Dia menegaskan Perda yang akan disusun harus benar-benar mengandung formula yang komprehensif. Di mana harus mampu menjadi dasar hukum yang mengintegrasikan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di atasnya. Dari itu dia menegaskan Raperda ini harus dikaji, ditelaah dengan tidak tergesa-gesa, apalagi dipaksakan harus jadi cepat, dari itu pihaknya pun menyusun draft Raperda pembanding yang diharapkan memperkaya pertimbangan, dasar serta cara kerja dari Perda yang akan disusun.

“Tumpang tindih aturan memang persoalan klasik kita sejak lama. Dari itu di draft pembanding kami itu, memandatkan Dinas Tenaga Kerja sebagai pemegang basis data dari PMI, baik untuk BPJS dan lainnya, sehingga rezim birokrasi tentang PMI menjadi sederhana,” tegasnya.

“Kami memang lihat draf dari DPRD copy paste Undang-undang. Maka dari itu kami ajukan draf pembanding dari kami, dengan harapan bisa dikompilasikan,” ujar dia lagi.

Hal senada juga dilontarkan oleh Ketua SBMI Lotim, Usman. Menurutnya ia merasa sedikit terkejut setelah membaca draf Raperda yang dibuat oleh DPRD yang dikatakan dia hampir seluruhnya copy paste dari UU. Padahal katanya, Raperda atau pun nantinya setelah diundangkan menjadi Perda, dapat menjadi dasar hukum yang integratif, atas banyak aturan yang tumpang tindih di atasnya. Terutama ditekankan dia, dalam Perda itu harus memuat kewajiban daerah dalam memfasilitasi pelatihan kompetensi, perlindungan hukum dan pemberdayaan ekonomi setelah purna menjadi PMI.

“Tentu dengan adanya Perda baru ini nanti, kami berharap perlindungan dan kesejahteraan ekonomi PMI harus ada dan tegas mengatur itu. Dari itu Raperda ini harus ditelaah hati-hati, jangan sampai asal jadi, apalagi copy paste. Itu berbahaya, karena akan menjadi dasar hukum dan warisan kita bagi masyarakat,” tandasnya. (Pin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKAIT