Dua NGO yakni LRC dan Bakti menandatangani MoU dengan DPRD Lombok Timur, di mana MoU itu akan dijadikan dasar bagi kedua NGO dalam mengentaskan masalah sosial di Lotim.
LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Lombok Research Center (LRC) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Program Inklusi yaitu Program Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif
Kegiatan Penandatangan MoU itu, dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur, Rabu (22/06/2022).
Direktur LRC, Suherman pada kesempatan tersebut menjelaskan, Program Inklusi merupakan dukungan serta kemitraan pemerintah Australia untuk Indonesia demi menuntaskan kesetaraan gender, disamping pemberdayaan perempuan.
Dimana komitmen utama yang dibangun pada program tersebut adalah bagaimana mengembalikan hak-hak perempuan yang termarjinalkan, pelayanan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
“Hadirnya program Inklusi ini untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yang termarjinalkan,” jelas Suherman.
Program Inklusi sambungnya, sebelumnya sudah dilaksanakan di 7 daerah kawasan timur Indonesia yang termasuk di dalamnya Lombok Timur, dengan ditekennya MoU tersebut, pihaknya memiliki dasar legalitas yang menjadi acuan untuk menjalankan kegiatan di Lombok Timur.
“Kegiatan ini difokuskan di kawasan timur Indonesia, dan akan terus berlanjut sampai hak-hak masyarakat terpenuhi,” paparnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia ( BaKTI), Lusia Palulunga menyebutkan program itu diupayakan untuk pemerataan pembangunan yang lebih luas, terlebih BaKTI berfokus pada pertukaran pengetahuan tentang program pembangunan di kawasan timur Indonesia, yang juga berupaya menjembatani kebutuhan masyarakat.
“Kami hadir dari hal terkecil, sehingga sesuai dengan nama program, kami mengupayakan masyarakat yang inklusif,” ujarnya.
Ditempat yang sama Ketua DPRD Lotim, Murnan menyebutkan, dipilihnya Lotim karena daerah ini paling banyak masalah sosial semacam itu dengan penduduk paling besar, sementara anggaran yang diberikan tidak memadai dengan jumlah masalah.
“Lokus program ini sangatlah tepat, jika kita berkaca dari banyaknya masalah yang ada di Lombok Timur,” sebutnya.
karenanya sebagai wakil rakyat dirinya menekankan hala Yang paling penting adalah bagaimana program ini berkelanjutan serta memiliki sinkronisasi dengan program Pemerintah Lombok Timur, dan tidak tumpang tindih.
“Program ini sangat kami dukung, khususnya pada masyarakat yang termarjinalkan, mudah-mudahan teman-temann NGO tidak bosan menggaungkan hak-hak rakyat terpinggirkan,” tandasnya. (Pin)
