HDP berharap Pilkades serentak bagi kepala desa yang habis masa jabatannya per Februari 2023 dan per Februari 2024 dilaksanakan tahun 2023, agar konsentrasi menyambut tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 tidak terpecah.
LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, dari Fraksi Partai Golongan Karya, Haji Daeng Paelori menyoroti terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Lombok Timur.
Menurut HDP, eksekutif telah memasukkan draft Raperda tentang tata cara pemberhentian dan pengangkatan kepala desa, termasuk juga tentang pelaksanaan Pilkades serentak, mengingat pada tahun 2023 terdapat 53 kepala desa yang berakhir massa jabatannya dan di tahun 2024 157 kepala desa berakhir juga masa jabatannya.
“Data terakhir, per Februari 2023 ada 53 jabatan kepala desa berakhir, per Februari 2024 ada 101 jabatan kepala desa berakhir, per Agustus 2024 ada 48 desa dan per Desember 2024 ada 8 kepala desa berakhir massa jabatannya,” terang dia, Selasa (15/03/2022).
Terkait itu, berdasarkan beberapa pertimbangan, HDP mengusulkan bagi kepala desa yang massa jabatannya berakhir Februari 2023 dan per Februari 2024 untuk dapat dilaksanakan secara serentak, agar di tahun 2024 konsentrasi dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan Pilkada tidak terpecah.
“Gagasan saya pribadi, kepala desa yang habis jabatannya per Februari 2023 dan Februari 2024, Pilkadesnya dilaksanakan tahun 2023,” tekannya.
Masih sambung dia, jika pilihan itu dilakukan, selain konsentrasi menyambut Pemilu dan Pilkada tidak terpecah, juga berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan kemantapan administrasi desa, dan administrasi kependudukan pemegang hak pilih pada Pemilu dan Pilkada 2024, akan tetapi dikatakan dia, keputusan tentang itu harus dibahas dan diputuskan antara legislatif dan eksekutif.
“Opsi Pilkades 2023 itu sangat krusial. Karena interval waktunya tidak terlalu jauh. Tapi keputusannya tentu nanti akan diputuskan bersama eksekutif, apakah dilaksanakan 2023 atau 2025,” tegasnya seraya berharap pembahasan itu dapat segera dilaksanakan.
“Saya berharap bulan ini bisa kita sidangkan untuk kita dibahas,” tandas politisi senior Partai Golkar itu. (Pin)
