Pengurus FKDM mendatangi Pendopo untuk bersilaturahmi dengan Bupati Sukiman Azmy. Kedatangan intel pemda itu dalam rangka melaporkan beebrapa potensi gangguan keamanan jelang Pilkades serentak.
LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id – Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy menerima Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Lombok Timur, Rabu (25/01/2023).
Silaturahmi tersebut sekaligus menyampaikan sejumlah isu penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah ini, mulai dari Pilkades serentak, kondisi sosial keagamaan, hingga potensi bencana.
Ketua FKDM Lalu Ihsan pada kegiatan yang berlangsung di ruang VIP Pendopo Bupati menyampaikan, sebagai ujung tombak deteksi dini berbagai konflik dan ancaman di tengah masyarakat senantiasa bergerak mencari dan mengumpulkan informasi untuk kemudian menyampaikan rekomendasi kepada kepala daerah.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya upaya pencegahan terhadap munculnya konflik dan ancaman di mana hal tersebut telah dilakukan pihaknya. Kinerja FKDM dapat dilihat diantaranya melalui kondusifitas daerah.
Bupati Sukiman, usai menyimak penyampaian dari pengurus dan anggota FKDM memberikan arahan untuk semakin meningkatkan kinerja lembaga tersebut.
Salah satunya adalah dengan menyampaikan perlunya pelaporan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi sehingga dapat direspon dengan cepat.
Meski demikian Bupati tetap meminta laporan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban ke depan. Terkait pelaporan ini, Ia juga meminta agar seluruh anggota FKDM dapat mengikuti bimibingan teknis untuk pembenahan pelaporan yang diharapkan dapat memudahkan analisisnya.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan keterbatasan ruang fiskal Pemda tahun 2023 ini, sehingga seluruh anggaran untuk Ormas dipangkas, termasuk untuk FKMD. Untuk itu Bupati meminta dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kinerja FKMD.
Terkait Pilkades, Bupati Sukiman pun memerintahkan FKMD meminimalisasi praktek perjudian pada pelaksanaan Pilkades yang ditengarai dapat mengganggu keberlangsungan proses demokrasi di tingkat desa itu.
Sama halnya dengan pelaksanaan Pemilu 2024 yang tahapannya sudah mulai berjalan, Bupati meminta FKDM mengawal sehingga dapat berjalan aman, tentram, dan harmonis, “jika ada yang urgent jangan sungkan diinformasikan,” pesannya.
Sebelumnya, keberadaan FKDM dikritisi oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Lombok Timur, Amrul Jihadi. Ditegaskan Amrul, FKDM selama ini tidak memiliki peran yang jelas, dan tak sebanding dengan anggaran yang dikucurkan pemerintah.
Bahkan tegas legislator Dapil lll Lombok Timur itulah, dalam waktu dekat dirinya akan segera meminta hasil kerja dari anggota FKDM di masing-masing kecamatan, kepada Kapala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Lotim.
Karena Menurutnya anggaran yang digelontorkan setiap tahunnya tidak main-main bahkan menyampai angka 120 Juta untuk honor anggota FKDM
“FKDM ini kan merupakan intel Pemda Lotim, tentu harus kita ketahui sistem perekrutan mereka, jangan kita membeli kucing dalam karung,” tegas Amrul belum lama ini. (Pin)
