oleh

Ternyata PTT Penerima Jamsostek 1,09 Persen, KSPN NTB Tanggapi Keras!

banner 300500

 

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan RI dan DPW KSPN NTB gelar dialog bersama Disnakertrans Provinsi NTB. Diketahui sejauh ini baru 60 persen pekerja Formal mendapat Jamsostek dan hanya 1,09 persen pekerja informal yang mendapat Jamsostek.

MATARAM, Corongrakyat.co.id- Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan RI, Muahammad Zuhri dan Anggita H. Yayat Syariful Hidayat, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah NTB, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, dan Ketua DPW KSPN, Lalu Iswan Muliadi berserta seluruh Pengurus DPC KSPN se-NTB gelar dialog bersama untuk membahas optimalisasi dan progres jaminan perlindungan sosial bagi pekerja baik sektor formal dan informal di NTB.

Pada kesempatan itu, di hadapan peserta dialog, Ketua DPW KSPN NTB, Lalu Iswan Muliadi dengan tegas menyatakan, jika tidak semua perusahaan di NTB patuh terhadap aturan yang ada, untuk memberikan perlindungan sosial bagi para pekerjanya. Dari fakta yang ditemukan pihaknya itu, Miq Mul sapaan karibnya menegaskan jika persoalan itu mesti menjadi atensi serius pemerintahan Zul-Rohmi.

“Semua pihak harus mentaati aturan yang sudah ada. Jangan setelah kami geruduk baru patuh. Setelah diskusi ini, kami akan melakukan monitoring ke semua perusahaan, termasuk BUMN, BUMD, instansi pemerintah hingga ke tingkat desa,” tekan dia dalam rilisnya yang diterima media ini, Sabtu (11/12/2021).

Masih lanjut dia, tidak boleh ada perusahaan atau badan hukum manapun yang memandang jaminan sosial pekerjanya sebelah mata, karena tegas dia, tanpa pekerja (buruh, red) maka mustahil perusahaan akan berkembang, terlebih lagi di masa Pandemi Covid-19 saat ini. “Buruh itu tiang penyangga utama perusahaan, bahkan negara. Jangan hardik mereka, hak dasarnya berupa jaminan sosial harus ditunaikan oleh perusahaan,” tegasnya.

Sambung dia, dalam kesempatan itu Miq Mul juga berpesan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan agar terus menggiatkan sosialisasi kepada semua perusahaan yang ada di NTB, agar kesadaran mereka terhadap pentingnya jaminan sosial kepada pekerja semakin baik dan meningkat, yang nantinya dibuktikan dengan angka partisipasi perusahaan yang semakin tinggi dalam mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“KSPN berharap, BPJS Ketenagakerjaan harus pro aktif, lebih gencar turun sosialisasi ke bawah. Karena langkah itu pasti berkolerasi dengan peningkatan partisipasi perusahaan untuk mentaati aturan,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Miq Mul juga berharap kepada semua perusahaan di NTB, agar setidaknya mencontoh PT Djarum, karena sebut dia perusahaan tembakau itu telah memberikan atensi penuh terhadap kesejahteraan berserta jaminan sosial para pekerjanya, dan sangat berbeda dengan perusahaan lainnya yang ia nilai tidak taat aturan.

“Contohlah PT Djarum, mereka taat aturan, semua pekerjanya mendapat haknya dengan baik dalam menerima jaminan sosial dari tempatnya bekerja. Jika saja semua perusahaan seperti Djarum, maka kami sangat bersyukur,” sebutnya.

Menyambung paparan dari Miq Mul, Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan, berdasarkan Instruksi Presiden RI No 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jamsostek, di NTB baru 60 persen ASN yang mendapat Jamsostek. Parahnya lagi, pekerja informal seperti nelayan, buruh, kuli dan pekerja lainnya baru 1,09 persen yang mendapat Jamsostek.

“Sebenarnya dari pemerintah dan perusahaan memang ada memberikan kesetaraan dalam kesejahteraan sosial kepada seluruh pekerja formal dan informal. Termasuk petani nelayan, buruh, dan lainnya,” terang Aryadi.

Tidak sampai di situ, dirinya juga berujar, khusus pekerja non ASN, semua perusahaan tempat bekerja harus mendaftarkan semua pekerjanya sebagai penerima Jamsostek Ketenagakerjaan. “Semua badan usaha harus mendaftar itu. Ini yang kita lakukan evaluasi. Padahal setiap tahun bisa menjangkau semuanya. Tapi faktanya tidak,” ujarnya

Lebih jauh, dirinya menjelaskan, sejauh ini data penerima Jamsostek Ketenagakerjaan di NTB baru menjangkau 60 persen dari pekerja formal. Selanjutnya, untuk profesi lain seperti petani, buruh, dan nelayan, kata Aryadi rentan terkena dampak sosial. Untuk itu, sesuai dengan Instruksi Presiden RI nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jamsostek, Pemprov NTB mendorong semua perusahaan untuk memberikan jaminan sosial.

“Kita sudah keluarkan peraturan gubernur. Ada instruksi gubernur. Dan surat edaran untuk perusahaan wajib memberikan jaminan sosial. Karena pemerintah juga memiliki keterbatasan,” katanya.

Lanjut dia, untuk BUMN dan BUMD pihaknya akan meminta secara privat sektor menggunakan dana CSR sebagai perlindungan para pekerja rentan. “Selesai diskusi ini kita akan advokasi dulu. Bagaimana dana CSR yang ada programnya kita minta alihkan untuk pekerja rentan,” lugas Aryadi. (Pin)

BERITA TERKAIT