oleh

Sidang Paripurna, DPRD Sampaikan Aspirasi Masyarakat ke Pemda Lotim

banner 300500

DPRD Lotim beberkan beberapa persoalan dan kebutuhan yang menjadi aspirasi masyarakat setelah sebelumnya dilakukan reses. Seperti lesunya perekonomian akibat Covid-19, kelangkaan pupuk bagi petani dan masih adanya penduduk yang belum tercover sebagai peserta BPJS.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim) laksanakan Rapat Paripurna VIII masa sidang II dalam rangka penyampaian hasil reses tahap II anggota DPRD Lotim tahun 2021.

Ketua DPRD Lotim, Murnan mengatakan, kegiatan reses telah dilakukan dari tanggal 15 hingga 20 Februari. Dalam proses reses, jelasnya banyak persoalan dan kebutuhan di tengah masyarakat yang harus segera disikapi.

“Kami ingin menegaskan kepada eksekutif, jika banyak keluhan masyarakat pada layanan dasar, di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, itu ternyata masih butuh banyak sentuhan,” katanya di sela acara, Kamis (25/02/2021).

Lanjutnya, terlebih disaat Pandemi Covid-19, masyarakat membutuhkan stimulus usaha untuk mengerakkan kembali UMKM yang hampir lumpuh, dari itu dibutuhkan pemberdayaan dan pendampingan.

Di sisi lain katanya, terdapat juga persoalan mendasar yang terus berulang setiap tahun, seperti kelangkaan pupuk bagi petani, dan lesunya daya beli masyarakat, sebab kurangnya matapencarian mengingat masa panen yang belum tiba.

“Persoalan mendasar juga masih terjadi, seperti kelangkaan pupuk, pasar-pasar saat ini sepi karena masyarakat sudah tidak punya apa-apa untuk belanja, terlebih saat ini belum musim panen, biasanya tidak ada kerjaan” imbuhnya.

Dari itu tegasnya, Pemda Lotim harus memikirkan opsi untuk memberi insentif dan bantuan modal bagi kelompok masyarakat yang rawan terdampak, dengan skema tunai melalui lembaga perbankan.

Serunya, yang menjadi soal utama yang diserap oleh legislatif dalam masa reses menyangkut layanan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Sebab dari total 1,3 juta jiwa penduduk Lotim, baru 80 persen yang menjadi peserta BPJS.

“Dari 1,3 juta penduduk Lotim baru 80 persen yang menjadi peserta BPJS. Berarti sekitar mendekati 300 ribu penduduk kita, belum mengakses itu. Sehingga kita dorong eksekutif untuk menganggarkan,” tegasnya.

Aspirasi lain yang diserap dari masyarakat jelas Murnan juga menyangkut masalah validasi data masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

“Selain itu ada keluhan masalah data PKH dan BPNT yang masih saja belum bisa dilakukan verifikasi dengan baik. Kita juga dorong itu diperbaiki” tutupnya. (Cr-Pin)

BERITA TERKAIT