oleh

Reposisi SDM PKH Dijamin Tidak akan Tambah Beban Kerja

banner 300500

Korkab PKH Lotim lakukan reposisi SDM PKH. Hal itu dilakukan setelah adanya pendamping yang mengundurkan diri serta alasan lainnya, di lain sisi Korkab juga telah lakukan rasionalisasi KPM. Sekalipun reposisi dilakukan, dijamin tidak terjadi penambahan beban kerja.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Kordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial (Kemensos RI) Lombok Timur, Saparudin, M.Pd.I menyatakan jika pihaknya telah melakukan reposisi pendamping Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di beberapa kecamatan, termasuk 6 operator Korkab juga direposisi menjadi pendamping.

Hal itu dilakukan terang Saparudin dengan alasan jika terdapat beberapa pendamping yang mengundurkan diri, lolos CPNS dan menjadi Korkab. Sementara untuk mengurangi kekurangan itu, tidak terdapat Surat Keputusan (SK) pengangkatan baru dari Kemensos RI.

“Kami lakukan reposisi, karena tidak ada terbit SK baru dari pusat,” katanya di ruang kerja, Senin (08/03/2021).

Masih kata Saparudin, landasan dilakukannya reposisi pendamping selain itu, didasarkan atas hasil rasionalisasi jumlah KPM, sebab terangnya sebelum dilakukan reposisi, terdapat SDM PKH yang melakukan pendampingan kurang dari 200 KPM.

Alasan lain kenapa pihaknya bisa melakukan reposisi, karena SK pendamping tidak lagi untuk satu kecamatan, melainkan skupnya kabupaten.

“Sekarang SK-nya bukan lagi untuk pendamping kecamatan, tapi untuk pendamping kabupaten. Makanya kami dan dinas lakukan reposisi,” ucapnya.

Dengan sisa 4 tenaga operator Korkab saat ini, ia memastikan jika tidak akan terjadi penambahan beban kerja bagi operator dan pendamping. Sebab entry data saat ini bisa dilakukan oleh pendamping, khusus untuk KPM di wilayah dampingannya.

“Saat ini ada perubahan entry data, dengan E-PKH. Itu dipegang oleh masing-masing pendamping, tentu itu mengurangi beban kerja dari operator,” tuturnya.

Lanjutnya, dengan menggunakan aplikasi E-PKH, maka proses entry data lebih cepat dan akurat. Tidak seperti teknik manual sebelumnya yang relatif lama dan membutuhkan banyak operator.

“Dibanding dulu, di saat operator 13 untuk semua Lombok Timur, sangatlah berat beban dari operator itu, sehingga banyak data yang tidak selesai. Sekarang tidak, jadinya 4 operator cukup,” bebernya.

Dari langkah taktis yang dilakukan pihaknya itu, tegasnya dari 97 ribu KPM PKH Kemensos RI di Lombok Timur, ia menilai pihaknya tidak mengalami kekurangan SDM PKH karena telah dilakukan pembagian kerja secara terukur.

“Rasionalisasi dampingan saat ini masih standar. Saat ini masih 250-300 KPM per satu pendamping, kalau kami kalkulasi dengan total 352 SDM PKH dengan 97 ribu KPM. Kami masih tercukupi,” tutupnya. (Cr-Pin)

BERITA TERKAIT