Wakil Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah DPD KNPI Lombok Timur, Andi Budiman S.H, menyayangkan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur yang cenderung abai terhadap penanganan Covid-19, Sabtu (09/05/2020).
LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id.- Penanganan Covid-19 menjadi perhatian penuh pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur juga melakukan hal serupa, sebab jika tidak tertangani dengan baik, tanpa dukungan anggaran yang porsionir maka dampak eksponansi dari Covid-19 akan mengakibatkan gejolak sosial yang fatal terhadap pembangunan daerah.
Mempertimbangkan dampak tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengalokasikan total anggaran Rp. 108 M, guna penanganan Covid-19 secara komprehensif.
Hal tersebut diakui oleh Andi Budiman, tetapi menurutnya atensi yang begitu besar dari eksekutif Lombok Timur tidak diimbangi oleh atensi dan kepedulian DPRD Lombok Timur, yang menurutnya sangat abai terhadap peperangan total Covid-19 yang genderang perangnya telah ditabuh oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
“Ditengah usaha pemerintah yang sangat serius dan gencar mencegah Covid-19 dengan menganggarkan ratusan miliar, ternyata tidak demikian dengan wakil rakyat kita yang terhormat,” kata Andi Budiman tegas.
Dirinya juga memaparkan tegas, sikap kelembagaan DPRD Lombok Timur terlalu mudah dibaca oleh publik atas keabaiannya terhadap kebutuhan mendesak masyarakat atas dampak dari Covid-19.
“Disaat pemerintah memforsir anggaran, tenaga dan pikiran untuk rakyatnya, kenapa DPRD Lombok Timur tidak merelakan anggarannya dipangkas, ini ada apa,” terang Andi.
Andi dalam keterangannya melanjutkan, dana aspirasi anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur cukup besar apabila dihimpun dan dimobilisir secara sistematis untuk mendukung pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19, tetapi itu tidak dilakukan.
“Total dana aspirasi setiap anggota DPRD Lombok Timur, mencapai Rp. 1,8 M, dikalikan dengan 50 anggota dewan, tentu akumulasi itu fantastis, dan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kekurangan anggaran pemerintah terhadap penanganan Covid-19,” sesal Andi.
Atas hal itu, KNPI mempertanyakan apa motif dibalik sikap semu DPRD Lombok Timur atas realitas ketidakpeduliannya terhadap nasib masyarakat Lombok Timur yang begitu tragis sebagai imbas dari Pandemi Covid-19 ini.
“Dimanakah nurani kalian sebagai wakil rakyat, hanya di Lombok Timur anggota DPR menari di atas nasib rakyatnya sendiri. Ingat kami yang mengantar anda menjadi manusia separuh dewa di lantai kaca kami yang kalian pinjam untuk menari,” sesal Andi.
Bahkan menurutnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini Bupati Sukiman Azmy, secara resmi pernah mengusulkan kepada pimpinan DPRD Lombok Timur agar anggaran yang ada di lembaganya untuk dilakukan pemangkasan dan dialihkan pengalokasiannya untuk menambah anggaran penanganan Covid-19, terutama anggaran untuk pengadaan alat kesehatan, tetapi DPRD secara kelembagaan tidak mempertimbangkan permintaan Bupati.
“Melihat keadaan saat ini, ada tepatnya jika gedung DPR yang begitu megah kita jadikan sebagai ruang inap pasien Covid-19, dan menjadikan anggota DPRD sebagai tenaga medisnya, biar mereka sadar bagaimana perjuangan rekan medis dalam mempertaruhkan nyawa demi nilai kemanusiaan,” cetusnya.
Melihat itu, Andi mewakili sikap kelembagaan KNPI Lombok Timur mengingkatkan agar DPRD Lombok Timur untuk peka dan berbuat nyata atas kebutuhan masyarakat Lombok Timur saat ini.
“Menilik sikon saat ini, marilah kepedulian dan kesucian nurani rekan DPRD untuk berbuat nyata kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat dikorbankan demi kepentingan pragmatis yang menindas masyarakat, mereka membutuhkan kepedulian dan andil nyata bukan basa-basi yang menggelikan,” pungkas Andi Budiman. (Cr-Alpin).
