Kisruh MBG di Lombok Timur Berlanjut, Publik Minta Korwil SPPG Lotim Diganti!

Lombok Timur — Maraknya polemik terkait pelaksanaan program MBG di Kabupaten Lombok Timur memicu beragam respons dari publik. Sejumlah pemberitaan yang beredar menunjukkan adanya persoalan dalam pelayanan MBG, yang dinilai belum berjalan optimal di beberapa titik.

Di tengah situasi tersebut, muncul penilaian dari sebagian masyarakat bahwa para Kepala SPPG (Satuan Pelaksana Program Gizi) diduga kurang responsif terhadap berbagai masukan yang disampaikan. Kritik ini berkembang seiring keluhan warga terkait kualitas pelayanan dan penanganan persoalan di lapangan.

Tidak sedikit pula tokoh masyarakat yang mulai angkat suara. Mereka mengusulkan agar dilakukan evaluasi terhadap Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG di Lombok Timur. Usulan ini mencuat dengan pertimbangan bahwa Korwil dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap para KA SPPG di wilayah kerjanya.

Selain itu, Korwil juga disebut-sebut terkesan lambat merespons dinamika yang berkembang. Minimnya pernyataan resmi atau langkah konkret dalam meredam berbagai persoalan yang muncul turut menjadi sorotan publik.

Salah satu narasumber, BIL, menyampaikan bahwa berbagai persoalan MBG di Lombok Timur dinilai semakin kompleks dan perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait.

“Kalau kita lihat sampai hari ini di Lombok Timur, persoalan MBG ini mulai dari dugaan keracunan, masalah kemitraan yang tidak harmonis antara mitra dan SPPG, hingga sikap sebagian KA SPPG yang dinilai bungkam terhadap berbagai masukan. Kami menilai Korwil SPPG yang bertanggung jawab di Lotim belum optimal menjalankan tugasnya,” terangnya.

Lebih lanjut, BIL juga mendorong adanya langkah tegas dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kami meminta BGN segera melakukan evaluasi menyeluruh, dan jika diperlukan, melakukan pergantian Korwil SPPG di Lombok Timur,” tambahnya.

Meski demikian, dorongan pergantian atau mutasi ini masih sebatas usulan dari sejumlah pihak dan belum menjadi keputusan resmi. Publik berharap adanya evaluasi menyeluruh dari pihak terkait guna memastikan program MBG dapat berjalan sesuai tujuan, yakni memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Korwil SPPG Lombok Timur terkait berbagai kritik yang berkembang.(Ri CR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *