Lombok Timur — Sorotan publik mengarah kepada salah satu Staf Khusus (Stafsus) Bupati Lombok Timur bidang investasi yang diduga menunggak kewajiban pajak hingga ratusan juta rupiah. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa tunggakan tersebut telah berlangsung cukup lama dan telah beberapa kali ditagih oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Berdasarkan keterangan yang beredar, pihak Bapenda disebut telah melakukan upaya penagihan secara berulang, namun hingga kini kewajiban tersebut diduga belum juga diselesaikan.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya publik, mengingat yang bersangkutan merupakan bagian dari lingkaran pemerintahan yang seharusnya memberi contoh kepatuhan terhadap aturan, termasuk dalam hal perpajakan.
Saat dikonfirmasi oleh awak media, Stafsus yang bersangkutan, berinisial ZM, tidak membantah adanya persoalan tersebut. Namun, ia menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan koordinasi terkait dugaan tunggakan itu.
“Masih kami koordinasikan untuk perbaikan data di sistem. Kemungkinan ada kesalahan input dari pihak Bapenda,” ungkap ZM.
Pernyataan tersebut memunculkan dua kemungkinan yang kini menjadi perhatian publik, yakni antara adanya kekeliruan administratif di internal Bapenda atau justru adanya kewajiban yang belum dituntaskan oleh yang bersangkutan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Bapenda terkait validitas data tunggakan tersebut maupun langkah lanjutan yang akan diambil.
Publik pun menanti transparansi dan kejelasan, agar persoalan ini tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan serta menjaga kepercayaan terhadap integritas aparatur pemerintah daerah.(Ri CR)
