oleh

Inspektorat Telah Serahkan Hasil Verifikasi ke DPRD, Slamet: Banyak Temuan

banner 300500

Inspektorat nyatakan banyak temuan dalam proses verifikasi temuan BPK RI atas dugaan tindak korupsi anggota DPRD yang dilaporkan ke Kejari. Dikatakan juga, hasil verifikasi telah diserahkan ke Sekretariat DPRD untuk segera ditindaklanjuti ke 18 pihak terkait.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Tindak lanjut para pihak terkait berkenaan dengan laporan LSM Garuda atas dugaan tindak pidana korupsi dana reses tahun 2020 sebesar Rp1,5 M (temuan BPK RI, red) yang dilakukan oleh 18 anggota DPRD Lombok Timur, yang kemudian dijadikan dasar laporan ke Kejaksaan Negeri Lotim, nyatanya disikapi serius.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Lotim, Abdul Muhid pada pemberitaan sebelumnya, jika temuan BPK itu adalah persoalan administratif yang dilimpahkan ke Inspektorat Lotim untuk melaksanakan verifikasi. Di mana kemudiaan dia mempertanyakan apakah Inspektorat telah melakukan itu atau tidak, sebab diakui dia (28/09) ke 18 anggota DPRD itu belum mendapat hasil verifikasi secara pribadi dari inspektorat.

Terkait itu, Inspektur pada Inspektorat Lotim, Slamet Alimin mengamini apa yang disampaikan oleh Ketua BK DPRD Lotim itu, jika rekomendasi dari BPK untuk melaksanakan verifikasi dalam perkara itu berkaitan dengan persoalan administratif.

Dikatakan oleh Slamet, per hari ini (29/09) pihaknya telah merampungkan proses verifikasi, dan hasilnya pun telah diserahkan ke bagian Sekretariat DPRD Lotim, guna dilakukan tindak lanjut kepada 18 anggota DPRD bersangkutan.

“Kami per hari ini sudah serahkan hasil verifikator kami. Jadi saat ini kita pantau terus proses pemutakhiran datanya,” kata dia di kantornya, Rabu (29/09/2021).

Sayangnya, Slamet tidak berani memberikan keterangan lebih jauh terkait item apa saja yang menjadi persoalan yang dijadikan temuan oleh BPK dalam hasil auditnya. Namun, dia menjawab normatif, jika temuan BPK cukup banyak. “Ada banyak temuan BPK terkait dengan dana reses itu. Itu kemudian kita verifikasi,” imbuhnya.

Sambungnya, pihaknya tidak bisa menjabarkan lebih jauh, sebab dalam perkara ini, pihaknya hanya sebatas menjalankan rekomendasi. Bukan sebagai pihak auditor, sehingga tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut. “Substansinya yang memeriksa BKP, jadi kami tidak bisa terlalu jauh, karena prinsipnya kalau sudah diperiksa oleh lembaga APIP lain, kita tidak boleh masuk, kita hanya menjalankan rekomendasinya saja,” bebernya.

Lebih jauh, disampaikan olehnya, jika nanti dalam masa waktu 60 hari, terhitung dari hari penyerahan hasil verifikasi pihaknya ke pihak DPRD, belum dilakukan pemutakhiran data. Maka secara otomatis Inspektorat akan menyerahkan hasil verifikasi itu ke BPK untuk dilakukan tahapan berikutnya.

“Misalkan nanti tidak bisa diperbaiki berdasarkan hasil verifikasi itu, ya kita serahkan lagi ke BPK. Tapi kita akan terus menekan untuk itu bisa segera diperbaiki,” tegasnya.

Dihubungi terpisah melalui sambungan seluler, Sekretaris DPRD Lotim, Ahyan membenarkan jika pihaknya telah menerima dokumen hasil verifikasi Inspektorat, di mana dikatakan dia, secepatnya bagian Sekretariat akan menindaklanjuti ke 18 anggota DPRD terkait itu.

“Iyaa sudah kami terima, ada satu dua hasil verifikasi beliau yang perlu dilengkapi. Secepatnya kita akan tindak lanjuti,” jawabnya singkat. (Pin)

BERITA TERKAIT