DPRD dan Dinas Dikbud Lotim gelar rapat kerja untuk membahas keluhan sekolah, salah satu poin penting yang dibahas adalah masih adanya bangunan sekolah yang rusak, tapi belum diperbaiki, karena Dapodik sekolah itu bermasalah.
LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, khususnya Komisi II menggelar rapat kerja bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur.
Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Murnan, Ketua DPRD Lombok Timur dan dihadiri oleh jajaran Dikbud, mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Unit dan juga pengawas.
Murnan yang memimpin jalannya rapat mengatakan, ada beberapa hal penting yang dibahas bersama Dikbud dalam raker tersebut, di antaranya adalah merespon keluhan sekolah yang ditampung saat turun ke lapangan belum lama ini.
“Ada beberapa sekolah yang menyampaikan keluhan saat kami turun kemarin, itu juga yang coba kami respon dalam pertemuan ini,” kata dia (15/03/2022)
Selain itu, lanjut Murnan, pertemuan tersebut juga dilakukan untuk membahas mengenai kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur yang masih jauh dari harapan. Ia berharap, rapat kerja itu jadi bahan evaluasi untuk meningkatkan IPM daerah ke depan.
“Intinya, dengan rapat kerja ini kita ingin memastikan kualitas pendidikan kita itu terjamin,” ucapnya seraya menegaskan bahwa DPRD Lombok Timur juga mendorong supaya penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) benar-benar sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) penggunaannya.
Kata Murnan, sekolah-sekolah yang terdampak gempa namun belum tersentuh bantuan hingga saat ini juga menjadi pembahasan dalam raker tersebut. Terhadap hal itu, jelas Murnan, DPRD mendorong supaya ada sharing anggaran dari Pemerintah Daerah untuk segera memperbaikinya.
Karena memang, lanjutnya, berdasarkan pemaparan Dikbud, persoalannya itu ada pada dapodik sekolah.
“Jadi sekolah yang belum tersentuh bantuan pusat melalui DAK. itu lantaran di Dapodiknya memang tidak terisi, makanya tadi kita minta kepala-kepala Unit melakukan pendataan jumlah sekolah yang belum direnovasi itu agar segera dibangun,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Dewanto Hadi menyatakan, pihaknya akan terus melakukan pembimbingan kepada sekolah-sekolah yang rusak imbas gempa 2018 silam yang masih belum sinkron, karena dengan alasan itulah sekolah itu tidak bisa mendapat alokasi DAK dari pusat.
“Ada beberapa sekolah yang rusak eks gempa itu memang yang keadaannya masih rusak, seperti di Batuyang dan lainnya, kami akan terus bimbing agar dapodiknya dapat sinkron, agar sekolah itu dapat DAK,” janjinya.
Dewanto juga menyebut, karena sekolah itu tidak memungkinkan direhab melalaui DAK, pihaknya mengaku mengusulkan jika sekolah itu dapat ditangani oleh Pemda Lombok Timur melalaui Dana Alokasi Umum (DAU), karena perbaikan itu harus segera dilakukan, untuk menjamin proses belajar mengajar berlangsung baik.
“Kami harap bisa dianggarkan lewat DAU, karena memang perbaikan itu cukup mendesak, agar siswa mendapat hak belajarnya dengan layak,” tandasnya. (Pin)
