oleh

Bupati Sukiman Kritisi Dua Raperda Inisiatif DPRD

banner 300500

 

Bupati Sukiman berikan tanggapannya atas dua Raperda yang diusulkan oleh DPRD Lotim. Dalam poin tanggapannya, Sukiman mengkritisi dua Raperda itu, karena tidak memuat norma lokalitas dan tidak memuat sanksi jelas.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memberikan tanggapan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan DPRD Lombok Timur, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Keluarganya dan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Pada rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat terhadap penjelasan DPRD atas pengajuan dua Raperda inisiatif DPRD tahun 2021 itu, Bupati Sukiman Azmy menyampaikan sejumlah kritik serta saran untuk perbaikan Raperda tersebut.

Diantaranya terkait materi Raperda yang belum memiliki unsur kelokalan, bahkan dinilai tidak memiliki perbedaan dengan regulasi pusat.¬† “Materi raperda kita harapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya,” katanya (03/11/2021).

Dalam Raperda tersebut, ia juga menyebut perlunya dicantumkan sanksi administratif bagi setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan, utamanya dalam Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam, mulai dari peringatan tertulis  sampai dengan denda administratif.

“Pencantuman sanksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perda nantinya,” imbuhnya.

Lanjut Sukiman, sebagai bagian dari proses pembentukan Perda, penting dilakukan pra-fasilitasi oleh Gubernur. Pra-fasilitasi, dijelaskan Bupati, yang diikuti rekomendasi Gubernur berpengaruh terhadap rancangan Perda yang dihasilkan nantinya.

“Kami mengapresiasi pengajuan Raperda tersebut sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab DPRD terhadap masyarakat Lombok Timur, khususnya pekerja migran, nelayan, serta petambak garam,” cetusnya.

Sebelumnya legislatif telah mengajukan dua Raperda inisiatifnya. Di mana telah ditetapkan menjadi Perda di awal tahun 2021. Keduanya adalah Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Perda tentang Pembatasan Timbulan  Sampah. (Pin)

BERITA TERKAIT