oleh

BPBD Lotim Siap Tanggulangi Bencana Kekeringan

banner 300500

BPBD Lotim siap melakukan penanganan bencana kekeringan, hanya saja itu baru bisa dilakukan jika bupati menerbitkan SK status tanggap darurat.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur, Iwan Setiawan menyatakan siap melakukan penanganan bagi wilayah yang terdampak oleh kekeringan, dengan catatan Bupati Lotim menerbitkan Surat Keputusan (SK) status tanggap darurat.

“Saat ini status kita masih siaga bencana, jadi penanganannya sementara itu OPD teknis terkait seperti Dinas Damkar. Hari ini di SK-Kan tanggap darurat, kami siap” katanya, Kamis (08/07/2021).

Lanjut dia lagi, jika bupati telah menerbitkan SK tanggap darurat maka BPBD akan mengambil alih prasarana penanganan (mobil tangki, red) yang tersebar pada beberapa OPD terkait, bahkan lintas sektoral semisal armada mobil tangki yang ada di Polres dan provinsi.

“BPBD hanya punya 1 tangki, lebih banyak armada di Damkar dan Dinas Sosial,” imbuh dia lagi dan menyatakan jika di antara 15 kecamatan dan 98 desa yang potensial mengalami bencana kekeringan (data 2020, red) sejauh ini baru Kecamatan Jerowaru yang alami kekeringan.

“Kami tetap lakukan assessment dan verifikasi laporan dari desa dan kecamatan,” kata dia lagi.

Disinggung terkait dengan Dana Tidak Terduga (DTT), dia menjelaskan dana itu akan dikeluarkan jika SK status tanggap darurat telah dikeluarkan, tapi tidak khusus dianggarkan untuk BPBD saja, melainkan bagi OPD lain yang sektor kerjanya berkaitan dengan tanggap darurat.

“Di kas daerah DTT itu Rp. 10 M, tapi tidak hanya untuk BPBD, penanggulangan Covid-19 saja bisa dianggarkan lewat sana, karena sifatnya tidak terduga,” jelas dia.

Dia juga mengatakan berdasarkan kebutuhan minimal yang dihitung dari skala prioritas, armada mobil tangki yang dibutuhkan BPBD adalah 20 unit, dengan perhitungan per unit melakukan 2 kali distribusi setiap hari.

“Minimal kita butuh 20 armada, itu pun 2 kali rate, dan itu membutuhkan anggaran minimal Rp. 2 M,” tandasnya. (Cr-Pin)

BERITA TERKAIT