Oleh: Firman Tilar Negara
(Mahasiswa Magister Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ada pepatah lama: jangan taruh telur dalam satu keranjang. Sayangnya, itulah yang tampak dilakukan Pemerintah Provinsi NTB sejak 2022, pemprov NTB menaruh harapan besar pembangunan daerah pada satu ajang balap motor di Mandalika, sembari membiarkan keranjang itu bocor triliunan rupiah.
Angka yang diungkap Badan Pemeriksa Keuangan sulit dibantah: kerugian kumulatif MotoGP dan World Superbike selama 2022–2024 tembus Rp347,4 miliar. Ini bukan kerugian sekali jalan yang bisa dimaafkan sebagai “biaya belajar” tahun pertama. Ini pola berulang, defisit tahun 2022 disusul realisasi tiket yang jeblok di tahun 2023, lalu memuncak pada 2024 ketika hosting fee sebesar Rp231 miliar membuat pemerintah daerah angkat tangan dan menolak memasukkannya ke APBD. Bandingkan dengan pendapatan pajak hiburan yang hanya sekitar Rp3 miliar. Ini bukan lagi soal untung-rugi bisnis, ini soal defisit struktural yang dipelihara.
Klaim “Dampak Ekonomi” yang Perlu Dipertanyakan
Setiap kali angka kerugian dipertanyakan, jawabannya selalu sama: dampak ekonomi tidak langsung mencapai triliunan rupiah, perputaran uang di sektor pariwisata, penyerapan tenaga kerja lokal. Klaim Rp4,5 triliun pada 2022 terdengar mengesankan di atas kertas. Tapi dampak ekonomi jenis ini punya sifat yang harus diwaspadai, karena menguap begitu perhelatan usai. Hotel penuh tiga hari, lalu kosong lagi. Pedagang kaki lima ramai seminggu, lalu sepi sebelas bulan berikutnya. Ini yang lazim disebut ekonomi pesta sesaat, meriah saat lampu sorot menyala, sunyi begitu kru produksi pulang.
Yang lebih mengganggu adalah pertanyaan soal siapa yang sebenarnya menikmati “dampak” itu. Ketika kontrak World Superbike diputus di tengah jalan untuk menekan biaya, hasilnya justru kontraproduktif: denda yang ditaksir mencapai Rp373,88 miliar. Ini ironi telak upaya menghemat justru melahirkan tagihan baru yang lebih besar dari yang coba dihindari.
Ganti Rugi Tanah yang mengesampingkan Keadilan
Di balik gemerlap sirkuit, ada kisah yang jarang muncul di siaran pers: penggusuran dan sengketa lahan yang menimpa masyarakat adat Suku Sasak. Ganti rugi yang diterima dilaporkan jauh di bawah harga pasar, dan sebagian warga bahkan belum mendapat kejelasan hak atas tanah mereka hingga sekarang. Ini bukan detail teknis yang bisa disingkirkan ke catatan kaki—ini inti dari persoalan keadilan sosial yang seharusnya menjadi ukuran utama keberhasilan sebuah proyek pembangunan.
Ketika rakyat di luar kawasan sirkuit masih bergulat dengan jalan rusak, layanan kesehatan yang timpang, dan sekolah yang jauh dari layak, sementara ratusan miliar rupiah mengalir untuk hosting fee dan fasilitas megah yang hanya dinikmati segelintir hari dalam setahun, maka pertanyaannya bukan lagi “apakah proyek ini menguntungkan”, melainkan “untuk siapa sebenarnya proyek ini dijalankan”.
Bukan Menolak Mandalika, Tapi Menolak Pola yang Sama
Kritik ini bukan ajakan untuk membubarkan Mandalika atau anti terhadap ambisi NTB menjadi tuan rumah event internasional. Persoalannya adalah pola pengambilan keputusan yang tampak jalan terus meski data finansial berkali-kali memberi sinyal bahaya, tanpa evaluasi menyeluruh dan tanpa keterbukaan penuh kepada publik soal ke mana sebenarnya uang rakyat itu mengalir.
Pemerintah Provinsi NTB berada di persimpangan yang sebenarnya sederhana secara prinsip, meski berat secara politik: melanjutkan pola lama yang terbukti menguras APBD demi gengsi internasional, atau mengalihkan energi dan anggaran ke hal-hal yang dampaknya bisa dirasakan setiap warga jalan desa yang mulus, puskesmas yang berfungsi penuh, sekolah yang layak, dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal seperti perikanan dan pertanian yang diolah menjadi produk bernilai tambah, bukan sekadar dijual mentah.
Keberhasilan sebuah provinsi tidak pernah diukur dari berapa kali namanya disebut di siaran televisi internasional saat balapan berlangsung. Ia diukur dari apakah anak-anak di pelosok Lombok dan Sumbawa bisa sekolah dengan layak, apakah ibu hamil di desa terpencil bisa mengakses layanan kesehatan tanpa menempuh jarak berjam-jam, dan apakah nelayan serta petani NTB bisa hidup dari hasil kerja mereka sendiri tanpa bergantung pada belas kasihan proyek mercusuar.
Sudah waktunya Pemerintah Provinsi NTB berhenti berjudi dengan uang rakyat demi prestise sesaat, dan mulai berinvestasi pada hal yang benar-benar tahan lama: manusia
