oleh

Rakor Evaluasi Program PKH dan BPNT, Bupati Harap Bantuan Terdistribusi Total

banner 300500

 

Bupati Sukiman hadiri Rakor evaluasi program bansos PKH dan BPNT. Pada Rakor itu, Sukiman berharap tidak ada lagi pengembalian dana bantuan sosial ke kas negara.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menegaskan pentingnya ikhtiar maksimal agar semua pihak yang berhak menerima bantuan sosial, baik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dapat menerima haknya. Sehingga pengembalian dana ke pusat dapat ditekan secara bertahap, “tidak boleh ada lagi pengembalian dana dalam jumlah besar ke kas negara,” tegasnya, Selasa (26/10/2021).

Pada rakor evaluasi program itu, Sukiman meminta agar seluruh pihak yang terlibat menemukan mekanisme agar tidak ada pengembalian dalam jumlah besar. Menurutnya  keterlibatan aktif desa dan kepala desa menjadi  penting. Desa disebut yang paling mengetahui  kondisi sesungguhnya dari warga masing-masing.

Pimpinan Cabang BRI Selong M. Aroef Syarifuddin yang hadir pada kesempatan tersebut menjelaskan tahun 2020 lalu ada dana Rp 47 M lebih dikembalikan ke kas negara.  Ditambahkannya dari 139.187 KPM di Lombok Timur 7.327 diantaranya tidak bertransaksi. Hal ini disebabkan berbagai faktor, mulai dari KPM meninggal, menjadi buruh migran, pindah daerah, di bawah umur, sakit jiwa, hingga KPM yang statusnya berubah sudah mampu serta KPM belum melengkapi administrasi. Dana yang tersedia terpaksa dikembalikan sesuai pedoman umum yaitu setelah tidak dicairkan dalam kurun tiga bulan.

Terkait hal itu ia meminta dukungan pendamping, baik tingkat desa maupun kecamatan, agar berbagai kondisi tersebut dapat dibenahi sehingga mengurangi KPM yang tidak bertransaksi dan KPM mendapatkan sesuai haknya, “di sisi BRI, kami siap mencairkan,” jelasnya.

Diharapkan per-31 Oktober nanti yang merupakan batas akhir penyaluran tidak ada lagi kasus pengembalian. Sekda Lombok Timur HM. Juaini Taofik yang memimpin rapat tersebut berharap minimal 95 persen bantuan dapat terdistribusi. Karenanya keterbukaan dan kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan.

Rapat ini diikuti pula oleh Kapolres dan Wakapolres Lombok Timur, Dandim 1615 Lombok Timur, Kepala Dinas Sosial dan Koordinator Daerah BPNT. Di samping itu, diikuti pula oleh Kapolsek, serta Camat dan kepala desa secara daring. (Pin)

BERITA TERKAIT