Program pemerintah berupa pemberian paket sembako melalui Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gugus Tugas Covid-19 kabupaten Lombok Timur akibat dampak dari virus corona dinilai hanya menguntungkan para tengkulak.
LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id – Penegasan itu disampaiaknsalah salah seorang politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) kabupaten Lombok Timur, Nurhasanah pada Corong RAKYAT di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, Rabu (06/05/2020).
Dijelaskannya, beberapa pekan terakhir ini, selaku perpanjangan tangan Rakyat Lombok Timur ia terlibat langsung melakukan pemantauan pendistribusian paket sembako yang dikucurkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.
“Banyak kasus yang saya temukan saat pendistribusian, mulai dari persoalan data masyarakat penerima manfaat hingga banyaknya isi paket sembako yang bermasalah, seperti banyaknya telur yang busuk dan terdapat belatung,” beber anggota DPRD Lombok Timur Fraksi Nasdem itu.
Lebih jauh politisi berparas cantik itu mengatakan, pemberian paket sembako kepada masyarakat itu pada dasarnya dihajatkan untuk membangkitkan dan mempertahankan geliat ekonomi masyarakat ditengah pandemi covid-19, dimana dengan adanya program JPS paket sembako akan melibatkan sejumlah pengusaha lokal sehingga uang akan tetap berputar di kabupaten Lombok Timur.
“Namun kenyataannya, harapan itu tidak berbanding lurus dengan fakta dilapangan, dimana pengadaan barang hanya melibatkan segelintir pengusaha yang memiliki kedekatan erat dengan penguasa,” tandasnya pula.
Masih menurut politisi muda cantik itu, oknum pemasok yang mengaku sebagai pengusaha itu sebenarnya tidak memiliki barang, akan tetapi mereka mendatangkan barang dari luar Lombok Timur, seperti gula pasir, beras, minyak goreng dan sabun cuci cair.
Sebaiknya Masyarakat Diberikan BST atau BLT
Dari banyaknya persoalan yang timbul ditengah masyarakat saat pemberian bantuan JPS paket sembako tersebut, Nurhasanah menilai sebaiknya untuk kedepan, yakni pemberian bantuan JPS tahap berikutnya, masyarakat diberikan bantuan sosial dalam bentuk tunai, entah itu istilahnya Bantuan Sosial Tunai (BST) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Jika masyarakat diberikan bantuan sosial dalam bentuk tunai seperti BST atau pun BLT, maka harapan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi ditengah pandemi akan lebih efektif,” tambah Nurhasanah.
Sebagai contoh, lanjutnya pula, jika yang diterima masyarakat dalam bentuk uang tunai, maka masyarakat akan membeli kebutuhan hidupnya di kios-kios terdekat dari rumahnya, seperti beras, minyak telur, sabun dan lainnya.
Dengan demikian, maka geliat perekonomian ditingkat paling bawahpun akan mampu bertahan walau dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun.
“Karenany, dalam waktu dekat ini kami dari DPRD Lombok Timur akan memanggil para pihak termasuk dari unsur pemerintah kabupaten Lombok Timur untuk membahas dan mengevaluasi program JPS ini,” pungkasnya pula. (CR-01)
