Pembina HIMMAH NW Lombok Timur Soroti Dugaan Kelalaian Pengelola SPPG Ketangga, Keracunan Massal Diduga Akibat Buruknya Tata Kelola Dapur SPPG

Lombok Timur — Dugaan keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa di Kecamatan Suela, Lombok Timur, menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Pembina HIMMAH NW Lombok Timur menilai insiden tersebut sebagai bentuk kelalaian serius dalam pengelolaan SPPG Ketangga, yang selama ini bertugas menyajikan Makanan Bergizi (MBG) bagi siswa sebagai penerima manfaat.

MBG yang seharusnya menjadi asupan sehat, bergizi, dan aman justru berubah menjadi ancaman kesehatan. Dalam beberapa minggu terakhir, SPPG Ketangga disebut kerap menyajikan makanan yang tidak layak konsumsi, bahkan dilaporkan dalam kondisi hampir basi dan nyaris dikonsumsi oleh para siswa.

Puncaknya terjadi pada Senin, 26 Januari 2025, ketika sejumlah siswa dari beberapa sekolah di wilayah tersebut mengalami sakit perut dan gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG yang disediakan SPPG Ketangga.

Peristiwa ini memicu kekhawatiran masyarakat serta kemarahan publik terhadap buruknya standar pengelolaan dapur penyedia makanan sekolah tersebut.

Pembina HIMMAH NW Lombok Timur dalam pernyataannya menegaskan bahwa SPPG sejatinya merupakan dapur profesional yang harus diisi oleh tenaga-tenaga berkompeten, memiliki standar kebersihan tinggi, serta sistem pengelolaan pangan yang ketat.

“Tidak sepatutnya makanan dari dapur SPPG cepat basi, apalagi sampai menyebabkan keracunan massal. Ini bukan sekadar kelalaian teknis, tapi bentuk kegagalan sistemik dalam tata kelola,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa tata kelola SPPG sudah memiliki standar dan regulasi yang jelas, sehingga tidak boleh lagi ada kompromi atau negosiasi kepentingan yang justru mengorbankan keselamatan siswa. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat MBG harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan apa pun.

HIMMAH NW Lombok Timur mendesak:
Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan SPPG Ketangga.

Audit kualitas makanan dan standar higienitas dapur.

Penindakan tegas terhadap pihak yang terbukti lalai.

Pengawasan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan instansi terkait.

Masyarakat berharap peristiwa ini menjadi yang terakhir, serta menjadi momentum perbaikan serius dalam sistem penyediaan MBG di Lombok Timur, agar program yang bertujuan menyehatkan generasi muda tidak justru berubah menjadi sumber petaka.||Ri CR