Lombok Timur — Persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur kembali memantik amarah publik. Belum tuntas polemik pada satu dapur MBG, kini masalah serupa kembali mencuat di dapur lain. Kali ini, dapur MBG Al Risalah Tebaban di Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, disorot tajam dan dituding menyajikan makanan tidak layak konsumsi kepada ratusan siswa.
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Lombok Timur secara terbuka menyerukan penutupan dapur MBG Al Risalah Tebaban, menyusul laporan dari ratusan siswa sekolah swasta yang mengeluhkan menu MBG dalam kondisi diduga basi dan berbau, Rabu (28/1).
Menu MBG yang disalurkan dapur tersebut disebut membuat para siswa enggan menyantap lauk pauk yang disediakan. Sejumlah siswa hanya memakan nasi tanpa lauk, sementara lauk dibiarkan utuh karena aroma tidak sedap.
Ironisnya, sebagian siswa bahkan terpaksa membeli makanan tambahan di kantin sekolah demi mengganjal perut.
Kondisi ini dinilai sebagai tamparan keras terhadap tujuan utama program MBG yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan gizi dan kesehatan peserta didik, bukan justru mempertaruhkan keselamatan mereka.
Sementara itu, Kepala SPPG Al Risalah Tebaban, Tahir Nasria, saat dikonfirmasi awak media mengakui adanya laporan dari pihak sekolah terkait menu MBG pada hari tersebut. Namun, ia membantah tudingan bahwa makanan yang disajikan dalam kondisi basi atau berbau.
Bantahan tersebut tidak serta-merta meredam kemarahan SEMMI. Ketua SEMMI Lombok Timur, Asrori Zulkarnaen, menegaskan bahwa persoalan ini merupakan bentuk kelalaian serius yang tidak bisa ditoleransi.
“Apapun alasan dan bantahannya, fakta di lapangan jelas: siswa tidak mau memakan lauk karena berbau dan diduga basi. Ini bentuk kelalaian fatal. Jangan main-main dengan kesehatan anak-anak,” tegas Asrori.
Lebih lanjut, Asrori menyatakan bahwa SEMMI Lombok Timur akan segera bersurat ke Badan Gizi Nasional (BGN) pusat, menuntut agar dapur MBG Al Risalah Tebaban dievaluasi secara menyeluruh, bahkan ditutup jika terbukti tidak memenuhi standar kelayakan.
“Kami akan bersurat resmi ke BGN pusat. Dapur MBG Al Risalah Tebaban harus dievaluasi total atau ditutup.
Program negara tidak boleh dikelola secara serampangan dan mengorbankan siswa,” ujarnya dengan nada keras.
Kasus ini menambah daftar panjang sorotan terhadap pelaksanaan program MBG di Lombok Timur. Publik kini mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait untuk tidak lagi menutup mata, serta segera mengambil langkah tegas agar persoalan serupa tidak terus berulang.||Ad CR
