Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Lombok Timur menekankan kepada jajaran di Dinas Sosial serta seluruh Pemerintah Desa (Pemdes) di Lombok Timur untuk melakukan pendataan secara transparan perihal penetapan warga yang akan memperoleh bantuan BLT pusat, Jaring Pengaman Sosial Provinsi dan bantuan sembako dari pemerintah kabupaten, menyikapi masifnya dampak Covid-19 terhadap sektor sosial ekonomi.
LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Hal itu dikatakan Wakil Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Derah DPD KNPI Lombok Timur, Andi Budiman, S.H., disela-sela aktivitasnya turun kelapangan membantu pemerintah memutus rantai penyebaran Covid-19 yang sejak awal menjadi atensi dari Induk organisasi kepemudaan di Lombok Timur tersebut, Selasa (21/04/2020).
“KNPI akan mengawal uang negara yang di alokasikan kepada masyarakat. Bagi jajaran Dinas Sosial dan Pemerintah Desa yang main-main dan tidak transparan, kami akan bawa ke ranah hukum,” tegas Andi Budiman.
Seperti diketahui sebelumnya, penerima BPNT di Kabupaten Lombok Timur berjumlah 137.393 KK, PKH 77. 300 KK, dan skema bantuan sembako dari pemerintah provinsi sejumlah 37.578 KK penerima manfaat.
Di lain sisi, Bupati Lombok Timur, Drs. H. M. Sukiman Azmy, M.M., secara tegas menyatakan jika pihaknya juga akan mengalokasikan dana bantuan.
Adapun bantuan yang dimaksud oleh Bupati Sukiman bersumber dari Dana Desa (DD) dengan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang menyasar 57. 730 KK dan skema bantuan sembako dari pemerintah kabupaten yang akan menyasar 52. 673 KK.
Dipastikan dari total jumlah 387.678 KK yang ada di Kabupaten Lombok Timur akan mendapatkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) terkecuali bagi keluarga PNS, TNI/POLRI dan anggota Legislatif.
Menyikapi hal itu, Andi Budiman memastikan jika KNPI selaku Induk organisasi kepemudaan di Lombok Timur akan memberikan atensi serius tanpa pandang bulu, karena dana yang digelontorkan pemerintah begitu besar dan rentan dilakukannya penyelewengan.
“Kami tekankan kepada Kepala Dinas Sosial dan para Kepala Desa agar serius melakukan pendataan, jangan ada diskriminasi dan pilih kasih. Tolong utamakan berikan bantuan kepada para tenaga kesehatan berstatus honorer, guru honorer, pegawai honorer dan warga yang benar-benar miskin. Kami tidak ingin mendengar alibi dan alasan tak berdasar di kemudian hari, jadi kami peringatkan sejak dini agar lebih berhati-hati,” tegas Andi.
Lebih jauh, dirinya memastikan jika DPD KNPI Lombok Timur sudah membentuk tim khusus yang akan melakukan investigasi komprehensif terhadap proses pendataan dan distribusi bantuan dimaksud,” tutup Andi Budiman yang kerap disapa Bang Bleq ini. (Cr-Alpin)
