LOMBOK TIMUR – Budidaya lobster di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, masih dibayangi sejumlah persoalan klasik. Mulai dari keterbatasan sarana penyimpanan, kekurangan benih, hingga pakan yang belum memadai.
Hal ini diakui langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Instalasi Telong Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Kamis (3/9).
Bupati mengungkapkan bahwa para nelayan pembudidaya di wilayahnya masih menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA) sederhana. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan utama, di samping minimnya fasilitas penunjang seperti freezer untuk menyimpan pakan lobster.
“Di samping KJA yang sederhana itu, juga mereka sangat-sangat kekurangan yang namanya freezer, tempat mereka menyimpan makanan dari lobster itu sendiri. Hampir tidak ada yang mereka punya. Ini yang menjadi persoalan yang selalu dihadapi dari tahun ke tahun,” ungkap Bupati Haerul Warisin di hadapan rombongan, “Termasuk di dalamnya juga kita kekurangan benih”
Bupati menambahkan bahwa nelayan di Lombok Timur masih tergolong kelompok warga miskin di samping buruh tani. Oleh karena itu, kunjungan ini diharapkan dapat membawa angin segar berupa bantuan dan solusi bagi masyarakat di wilayah selatan.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menegaskan bahwa tujuan kunjungan kerjanya bersama jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah untuk menyerap aspirasi langsung dari nelayan penangkap Benih Bening Lobster (BBL), pembudidaya, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah. Hasilnya akan menjadi bahan rekomendasi kebijakan tata kelola BBL dan strategi percepatan budidaya lobster nasional.
Titiek menyoroti fenomena penyelundupan BBL yang masih marak dan merugikan negara, termasuk nelayan. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pemasok benih, melainkan harus bertransformasi menjadi produsen utama lobster budidaya dunia.
Menurutnya, berbagai tantangan masih menghadang, mulai dari keterbatasan teknologi, rendahnya tingkat kelangsungan hidup (survival rate), sarana prasarana yang minim, akses permodalan yang sulit, hingga masa budidaya yang tergolong lama.
“Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar,” tegas Titiek.
Selain itu, aspirasi mengenai pembukaan ekspor BBL juga menjadi bagian penting dari pendalaman panitia kerja. Hal ini harus mempertimbangkan aspek kuota, keberlanjutan sumber daya, dan penguatan budidaya nasional agar BBL dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan devisa negara.
Titiek Soeharto menyampaikan apresiasi kepada para nelayan yang telah menyampaikan masukan secara terbuka. Ia berharap ke depan Indonesia tidak hanya mampu mewujudkan swasembada beras, tetapi juga swasembada protein sebagai penghasil lobster terbesar di dunia.
Dalam sesi diskusi, sejumlah nelayan menyampaikan keluhan terkait akses permodalan yang terbatas, bantuan KJA, ketersediaan pakan, hingga harga jual yang masih fluktuatif . Kunjungan kerja ini turut dihadiri oleh anggota Komisi IV DPR RI, jajaran Kementerian KKP, Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Deputi Badan Pangan Nasional, dan direksi ID Food. (**)
