NASIONAL — Di tengah ketidakpaastian global nampakanya ekonomi Indonesia terlihat tumbuh secara kuat, perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi yang tinggi pada pertengahan tahun 2026, berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, ekonomi Indonesia tumbuh kuat sebesar 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II 2026. Angka ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2025 yang berada di level 5,12 persen (yoy).
Menteri Keuangan, menyatakan bahwa mesin pertumbuhan ini ditopang oleh investasi yang kokoh, konsumsi rumah tangga yang meningkat, serta efektivitas APBN dalam menjaga daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga sendiri tumbuh positif sebesar 5,06 persen (yoy), didorong oleh terkendalinya inflasi, penyaluran gaji ke-13, perlindungan sosial (perlinsos), dan subsidi. Sementara itu, belanja pemerintah (konsumsi pemerintah) melesat ekspansif tumbuh 15,97 persen (yoy) seiring akselerasi program-program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Desa Nelayan.
Investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mencatat penguatan signifikan sebesar 6,87 persen (yoy), didukung oleh proyek infrastruktur bangunan pemerintah dan investasi swasta. Secara spasial, Pulau Jawa masih mendominasi kontribusi ekonomi nasional sebesar 56,47 persen, namun pertumbuhan tertinggi di tanah air dicatatkan oleh wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang mencapai 6,10 persen.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang resilien, indikator kesejahteraan masyarakat dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren yang menggembirakan. Tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen dari sebelumnya 8,25 persen pada September 2025. Secara jumlah, penduduk miskin berkurang sebanyak 430 ribu jiwa dalam waktu enam bulan, kini berada di angka 22,93 juta jiwa.
Sebagai batas ukuran kemampuan pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, garis kemiskinan nasional per Maret 2026 ditetapkan sebesar Rp669.235 per kapita per bulan (naik 4,33 persen dibanding September 2025 yang sebesar Rp641.443). Kendati demikian, ketimpangan spasial masih membayangi, kemiskinan di perdesaan (10,67 persen) masih jauh lebih tinggi daripada perkotaan (6,34 persen). Selain itu, jarak rata-rata pengeluaran warga miskin di desa terhadap garis kemiskinan (Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan) justru melebar, berbeda dengan perkotaan yang menunjukkan perbaikan kualitas.
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 4,65 persen pada Mei 2026 (setara dengan 7,22 juta penganggur), lebih rendah dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 4,68 persen. Meskipun jumlah penduduk bekerja bertambah menjadi 148,19 juta orang, BPS memberikan catatan penting bahwa struktur tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh sektor informal, yakni sebesar 87,88 juta pekerja informal berbanding 60,31 juta pekerja formal.
Meskipun indikator kemiskinan makro menurun, tantangan besar dihadapi oleh pilar utama perekonomian domestik, yaitu kelompok kelas menengah, berdasarkan kajian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Desember 2024, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan signifikan sebesar 18,8 persen, menyusut dari 57,33 juta jiwa menjadi 48,27 juta jiwa.
Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN, Zamroni Salim, menjelaskan bahwa penurunan ini diakibatkan oleh tekanan biaya hidup yang tinggi dan kebijakan fiskal yang membebani, seperti kenaikan tarif pajak penghasilan, pungutan TAPERA, hingga cukai makanan dan minuman berpemanis. Karena kelas menengah memegang peran vital sebagai pendorong konsumsi domestik, tergerusnya daya beli mereka memicu efek domino yang memperlambat laju industri manufaktur dan jasa, serta membatasi penyerapan tenaga kerja baru.
Hilirisasi industri pertambangan, khususnya komoditas nikel, kerap digadang-gadang sebagai kunci pertumbuhan ekonomi berkeadilan, namun, data lapangan dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menunjukkan adanya jurang yang lebar antara pertumbuhan industri dengan kesejahteraan riil warga lokal.
Di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang merupakan salah satu episentrum pengolahan nikel terbesar di Indonesia, tingkat kemiskinan justru tercatat sebesar 12,58 persen pada 2022. Angka ini ironisnya lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sigi (12,30 persen) yang tidak memiliki kawasan smelter raksasa. CELIOS mengungkapkan bahwa sebagian besar rantai industri dari nikel ini (tenaga kerja, teknologi, dan pembiayaan) masih didominasi oleh entitas asing. Dari teleah beberapa sumber pada akhirnya beban eksternalitas negatif pun harus ditanggung masyarakat setempat secara langsung:
Pertama, Kerusakan Lingkungan & Ekonomi Tradisional
Penurunan kualitas air, tanah, dan udara di wilayah industri nikel (Sulteng, Sultra, Malut) diproyeksikan membuat petani dan nelayan kehilangan pendapatan hingga Rp3,64 triliun dalam kurun waktu 15 tahun.
Kedua, Krisis Kesehatan (ISPA), Aktivitas pembangkit listrik batu bara (PLTU captive) dan smelter nikel memicu polusi debu logam yang parah. Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah mencatat kasus ISPA mencapai 305.191 pada tahun 2024, dengan Morowali menjadi daerah dengan tingkat ISPA tertinggi, yaitu 57.190 kasus, pada Januari 2025, Pemkab mencatat 51.850 kasus dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Bahodopi, sementara fasilitas kesehatan setempat sangat tidak memadai.
Untuk mengatasi tantangan ini, kajian dari INDEF dan Systemiq merekomendasikan pemerintah untuk mempercepat dekarbonisasi industri melalui pengembangan Kawasan Energi Terbarukan (Renewable Energy Zones/REZ). Pendekatan ini dapat menghubungkan kebutuhan listrik industri dengan listrik rendah karbon guna menekan emisi sekaligus menyelamatkan lingkungan hidup masyarakat setempat.
Pada akhirnya, tujuan utama pembangunan ekonomi dan sosial adalah kebahagiaan masyarakat , mengutip sebuah penelitian dalam sebuah studi ilmiah berjudul “Analisis Determinan Indeks Kebahagiaan di Kawasan Barat Indonesia” (2026) oleh Bella Rahmawati dan Ismadiyanti Purwaning Astuti dari Universitas Amikom Yogyakarta, terungkap dinamika menarik mengenai determinan kebahagiaan subjektif warga di 18 provinsi kawasan barat Indonesia (Sumatera, Jawa, Kalimantan) menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan indikator-indikator penting:
Pengeluaran Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Kebahagiaan (Koefisien: 0,00167), kenaikan daya beli membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder, yang mendasari rasa nyaman dan aman.
Hunian Layak, ketersediaan tempat tinggal dengan standar kelayakan minimum (fisik bangunan, sanitasi, air bersih, listrik) berpengaruh positif signifikan terhadap kebahagiaan (Koefisien: 0,029). Hunian yang layak memberikan rasa stabilitas emosional dan psikologis.
Disparitas Pendapatan (Rasio Gini), memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kebahagiaan dengan dampak koefisien yang sangat besar, yaitu 23,74. Ketimpangan pendapatan yang tinggi menurunkan rasa keadilan sosial, merusak keharmonisan, meningkatkan kecemasan sosial, dan menggerus rasa percaya antarwarga.
Angka Harapan Hidup (AHH), adal yang menarik, variabel harapan hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kebahagiaan di kawasan barat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa usia panjang tidak secara otomatis menjamin kebahagiaan jika tidak disertai kualitas hidup yang baik, kesehatan mental, dukungan sosial yang kuat, atau kebebasan dari beban ekonomi di usia senja.
Paradoks Kebahagiaan: Indonesia Barat vs Indoensia Timur
Mengutip data Badan Pusat Statistik, penelitian BPS menunjukkan fakta unik di mana provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) seperti Maluku dan Papua Barat justru mencatat tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI). Padahal, kawasan barat memiliki infrastruktur fisik, ekonomi, dan pendidikan yang jauh lebih maju.
Penjelasannya terletak pada dimensi psikososial, masyarakat di kawasan barat umumnya menghadapi kepadatan penduduk tinggi, kompetisi kerja yang ketat, beban stres kerja yang berat, serta biaya hidup yang melambung. Sebaliknya, masyarakat di timur cenderung hidup lebih sederhana, memiliki hubungan sosial yang lebih hangat, serta mempertahankan adat gotong-royong dan solidaritas yang kuat, sehingga dimensi perasaan, kepuasan, dan makna hidup mereka tetap terjaga.
Menjawab perosal di atas, guna menjembatani berbagai paradoks di atas mulai dari kemiskinan spasial, penurunan kelas menengah, hingga ketimpangan di daerah industri pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang berlandaskan pada visi “Asta Cita”.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029, didukung oleh delapan strategi utama, yaitu:
Pertama, Transformasi digital (GovTech, e-katalog, dan birokasi bersih)
Kedua, Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan
Ketiga, Industrialisasi (Hilirisasi)
Keempat, Ekonomi biru dan ekonomi hijau
Kelima, Pariwisata dan ekonomi kreatif
KeenamPerkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
Ketujuh, Investasi berkualitas dan terakhir belanja negara untuk produktivitas
Melalui program-program ini, pemerintah membidik penurunan tingkat kemiskinan nasional hingga menjadi 4,9 persen di tahun 2029, pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2026, serta peningkatan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) menjadi 0,59 pada tahun 2029.
Keberhasilan program ini kelak tidak boleh diukur hanya dari angka PDB semata, melainkan dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu mengurangi ketimpangan pendapatan, menjaga kelestarian ekologis, serta mengembalikan senyum kebahagiaan yang hakiki ke setiap wajah masyarakat Indonesia.
