SEMBILAN TAHUN TERBENGKALAI, ASET PEMDA LOMBOK TIMUR KEMBALI DIMANFAATKAN UNTUK LAYANAN AIR BERSIH
LOMBOK TIMUR — KOMPAS NTB (Koalisi Masyarakat Anti Korupsi) menyatakan dukungan terhadap pernyataan Direktur PDAM Lombok Timur, Sopyan Hakim, terkait pemanfaatan kembali aset pemerintah daerah yang selama sembilan tahun terbengkalai untuk mendukung pelayanan air bersih bagi masyarakat.
Ketua KOMPAS NTB, Danil Zulbiantoni, menilai langkah tersebut patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan aset daerah agar kembali memiliki nilai guna dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik.
Menurut Danil, aset pemerintah bukan sekadar fasilitas yang tercatat dalam administrasi, melainkan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Ketika suatu aset dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun, evaluasi dan pembenahan menjadi hal penting agar potensi yang dimiliki daerah tidak terbuang sia-sia.
“Kami mendukung langkah pemanfaatan kembali aset tersebut. Namun, yang paling penting bukan hanya bagaimana aset itu kembali berfungsi, melainkan bagaimana keberadaannya mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Air bersih merupakan kebutuhan dasar, sehingga setiap upaya yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik harus mendapatkan perhatian dan dukungan bersama,” tegas Danil Zulbiantoni.
KOMPAS NTB juga berharap agar pengelolaan aset tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah, menurut Danil, harus berjalan seiring dengan pengawasan publik untuk memastikan setiap aset daerah dikelola secara optimal dan tidak kembali terbengkalai.
Bagi KOMPAS NTB, momentum ini seharusnya menjadi evaluasi bersama mengenai pentingnya tata kelola aset daerah yang lebih baik. Jangan sampai aset yang memiliki potensi besar justru kehilangan manfaat akibat lemahnya pengelolaan atau kurangnya perhatian terhadap keberlanjutannya.
“Aset daerah adalah milik publik yang pengelolaannya harus bermuara pada kepentingan rakyat. Ketika aset kembali difungsikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, di situlah nilai sesungguhnya dari sebuah kebijakan dapat dirasakan,” tutup Danil.
KOMPAS NTB menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah perbaikan pelayanan publik sekaligus mendorong pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan berpihak kepada masyarakat.
Danil Zulbiantoni, Ketua KOMPAS NTB (Koalisi Masyarakat Anti Korupsi)
