JAKARTA — Koalisi Aktivis NTB Wilayah Jakarta Soroti dugaan praktik mark-up anggaran pada pengadaan Videotron di Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara. Lebih spesifik ketua Koalisi Aktivis NTB Wilayah Jakarta Pandi mengungkapkan ada kenjanggalan dalam pengadaan Videotron, dimana Videotron yang ada di aula Kantor bupati harganya sangat mahal lebih mahal dari Videotron yang ada dipolres Lombok Utara, padahal bila kita lihat sekilas Videotron di polres klu itu jauh lebih besar.
“Bagi kami ini hal yang sangat janggal dan sangat perlu untuk kita mintai pertanggung jawaban Pemda KLU,” Ujar Pandi.
Selain itu pandi, juga menyinggung keterlibatan Kabag Umum dan Adik Bupati KLU dalam dugaan Mark-up ini. Pandi meminta agar APH mengusut tuntas duguaan keterlibatan dua orang dekat Bupati KLU.
“Tentunya kami mendesak APH agar tidak pandang bulu dalam kasus ini, seluruh nama-nama yang terduga harus segera diperiksa, dimintai klarifikasi,” Kata Pandi Sapaan Akrab Ketua Koalisi Aktivitas Wilayah Jakarta.
Lebih lanjut, menyikapi hal ini pandi mewakili Koalisi Aktivis NTB Wilayah Jakarta akan mendesak kejaksaan RI untuk segera mengusut tuntas duguaan tersebut.
Tidak sampai disitu pandi juga menegaskan akan menyurarati pihak-pihak penegak hukum di jakarta agar segera mengatensi persoalan pengadaan Videotron di Pemda KLU.
“Untuk saat-saat ini kami sedang melakukan konsolidasi, dan kedepannya insyaallah kami akan turun aksi di Kejaksaan RI dan KPK RI,” Tegas Pandi.
