oleh

Kadis PMD: SK Bupati Tidak Didasarkan Instruksi Kementerian, Banyak BUMDes yang Abai

banner 300500

DPMD Lotim menyatakan jika suntikan dana bagi 20 BUMDes merupakan instruksi Kementerian PDDT untuk pemberdayaan. Tapi Surat SK Bupati Lotim atas hal itu, dinyatakan tidak didasarkan atas instruksi kementerian dimaksud. Terkait protes yang muncul dari beberapa pejabat desa yang BUMDesnya diluar SK, DPMD mengaggap selama ini banyak pengurus BUMDes yang abai.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Timur (Lotim), M. Hairi menyatakan jika Surat Keputusan (SK) Bupati Lotim, HM. Sukiman Azmy No. 188.45/625/PMD/2020 adalah murni bertujuan untuk suntikan dana bagi 20 BUMDes. Ia juga dengan jelas mengatakan jika 20 BUMDes itu tidak mesti menjadi suplier program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

“Itu suntikan dana dari APBD ke BUMDes. SK Bupati tentang suntikan dana kepada 20 BUMDes itu tidak mesti 20 BUMDes itu menjadi suplier,” katanya, Jum’at (04/12/2020).

Mempertegas terkait dengan suntikan dana ke 20 BUMDes, Hairi menyatakan jika suntikan dana itu merupakan instruksi kementerian dengan maksud untuk pemberdayaan masyarakat desa. Tapi ketika media ini menanyakan, apakah SK Bupati Lotim itu didasarkan atas dasar instruksi yang dimaksud, Ia mengatakan tidak seperti demikian.

“Tidak atas dasar instruksi itu. Bupati kan secara umum, kami secara teknis melindungi kebijakan bupati. Nanti kita buatkan legal formal,” sebutnya.

Dimintai tanggapannya atas berbagai respon dari beberapa pejabat desa yang cenderung negatif atas SK penunjukan 20 BUMDes , karena dianggap bentuk perlakuan diskriminatif bagi BUMDes yang lain, Hairi menanggapi itu dengan tegas.

“Saya berani mengatakan kepala desa itu kebakaran jenggot. Kenapa hanya 20 dulu, karena itu yang dianggap oleh PMD dalam tanda petik sehat. Kalo kita rangking itulah 20 BUMDes yang sehat,” tegasnya.

Dirinya juga mempersoalkan adanya perlakuan abai dari beberapa BUMDes yang ada di Lotim apabila ada instruksi dari DPMD, dan mempertanyakan juga protes mereka atas SK Bupati Lotim itu.

“Tetap kami lakukan pembinaan, kami mintai laporan. Cuma itulah, dia (pengurus BUMDes) abai kepada kami, laporan tidak ada. Begitu ada disuntikkan dana. Dia protes kenapa kami tidak diberikan suntikan dana,” keluhnya.

Atas hal itu Ia berharap kedepannya, jika BUMDes di Lotim dapat menjadi katalisator dan lokomotif serta memberikan sumbangsih untuk kemajuan desa. (Cr-Pin)

BERITA TERKAIT