Oleh: Ahmad Nasri || Ketua Umum HMI Cabang Mataram
OPINI || 20 Oktober 2026 sebagai penanda tepat dua tahun rezim pemerintahan Prabowo-Gibran menahkodai kapal besar bernama Indonesia. Dua tahun berkuasa pemerintahan ini tentunya harus mendapatkan masukan guna perbaikan bangsa negara, hal ini dilakukan mengingat banyaknya persoalan yang lahir di dua tahun pemerintahan ini. Tulisan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah yang sedang berkuasa, lebih dalam kajian ini merupakan akumulasi dari banyaknya carut marut yang terjadi selama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjalankan roda pemerintahan. Selain itu sangat besar harapan, agar kajian ini tidak terbalas dengan statemen normative, nyeleneh atau tudingan antek asing, rakyat sudah terlalu muak dengan gaya komunikasi pemerintah. Jangan salahkan kemuakan rakyat akan bertranformasi menjadi gelombang gerakan aksi massa besar.
Sejak awal pencalonan persiden dan wakil presiden pasangan ini mendapat sorotan besar dari masyarakat mulai dari prahara yang diakibatkan oleh wakilnya yang disebut mengangkangi kontitusi demi ambisi menuju tampuk kekuasaan RI 2 hingga gaya kampanya joget joget di panggung kampanye. Polemik yang muncul nampakanya tidak mampu mencegal pasangan prabowo Gibran naik ke tampuk kekuasaan, kini dua tahun sudah rezim ini berkuasa, dua tahun yang berat bagi masyarakat yang tidak tersentuh oleh kebijakan dan dua tahun terlalu cepat bagi kelompok pemenang kompetisi electoral.
Memasuki masa dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini, perjalanan pemerintahan Indonesia ditandai oleh kontras yang sangat tajam. Di satu sisi, pemerintah memamerkan narasi keberhasilan stabilitas makro ekonomi, akselerasi proyek strategis, dan manuver diplomasi luar negeri yang agresif. Namun di sisi lain, suara kritis dari kalangan akademisi, lembaga riset independen, hingga mahasiswa menyuarakan krisis kepercayaan terkait ketimpangan alokasi anggaran, pelemahan daya beli, dan tantangan tata kelola hukum.
Dari sudut pandang pemerintah, kinerja makroekonomi Indonesia dinilai tetap solid di tengah gejolak global. Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,04% hingga 5,12%, inflasi terkendali pada tingkat 2,5%, serta defisit APBN berhasil dijaga aman di angka 2,92% PDB]. Sektor investasi juga tumbuh 7,2% mencapai Rp1.010,6 triliun pada semester pertama 2026 yang ditopang oleh penguatan hilirisasi nikel dan industri baterai kendaraan listrik.
Namun, indikator makro ini berbenturan dengan kondisi riil di tingkat tapak, evaluasi dari CORE Indonesia dan CELIOS menunjukkan bahwa besarnya belanja negara belum memberikan dampak optimal terhadap peningkatan daya beli masyarakat maupun penciptaan lapangan kerja. Survei CELIOS mencatat bahwa 82% hingga 84% masyarakat menganggap pajak dan pungutan pemerintah terlalu memberatkan. Selain itu, kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) memicu turbulensi fiskal di berbagai pemerintah daerah yang mengganggu layanan publik serta operasional daerah yang belum memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) memadai.
Lebih lanjut, menurut data Saiful Muajani Research and Consulting (SMRC) angka tingkat kepuasan masyarakat kini turun drastis dari angka 74% pada februari 2024 menjadi 40% pada Oktober 2026, ini menunjukkan kepuasaan publik terhadap implementasi demokrasi di Indonesia anjlok teperok drastis selama dua tahun semenjak dilantik dan menduduki tampuk kekuasaan.
Hasil penelitian Ishak et al., (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar topik, terutama terkait ekonomi, kebijakan publik, dan pemerintahan, didominasi oleh sentimen negatif. Temuan ini mengindikasikan adanya kritik dan keprihatinan publik terhadap efektivitas kebijakan dan stabilitas ekonomi.
Diawal masa pemerintahan, program unggulan prabowo Gibran yaitu MBG mendapat sorotan besar dari semua kalangan masyarakat (akademisi, aktivis, masyarkat urban perkotaan, hingga masyarakat pedesaan). Sebagaian kalangan pengkritik program yang diberi label sebagai londo ireng dan antek-antek asing oleh prabowo, menyebut program MBG ini kurang kajian, terlalu terburu-buru dijalankan. Hal ini mengakibatkan banyaknya persoalan yang timbul mulai dari adanya keracunan, pemborosan anggaran, hingga korupsi besar-besaran pimpinan BGN.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pilar paling ambisius sekaligus paling kontroversial dalam Kabinet Merah Putih. Pemerintah menempatkan MBG sebagai investasi strategis untuk memutus rantai malnutrisi, menaikkan kualitas SDM, serta memberikan stimulus bagi perekonomian lokal. Hingga akhir 2025, realisasi anggaran MBG mencapai Rp153,2 triliun (berdasarkan laporan Kementerian Keuangan per 30 September 2026), untuk melayani puluhan juta penerima manfaat di 38 provinsi.
Dalam konteks riil dilapangan beberapa bulan berjalan, pelaksanaan MBG di lapangan memicu kritik tajam, pergeseran anggaran pendidikan aksi protes mahasiswa seperti gerakan #IndonesiaGelap menyoroti bahwa efisiensi anggaran demi membiayai MBG justru membebankan sektor pendidikan. Pemangkasan Pagu Anggaran Kemendikdasmen berdampak pada risiko kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta ancaman pemotongan beasiswa KIP Kuliah. Hingga 20 oktober 2026 dengan anggaran yang begitu besar masih terdapat wilayah yang belum menerima manfaat MBG, lantas butuh berapa banyak lagi anggaran yang harus di alihkan ke MBG?, anggaran bidang mana lagi yang harus di ambil untuk memuaskan nafsu penguasa demi menjalankan program populis?
Selain itu, muncul pula tantangan keamanan dan efisiensi, insiden keracunan makanan di beberapa daerah menyingkap kerentanan manajemen rantai pasok dapur operasional MBG. Desakan Evaluasi Total muncul diberbagai daerah, dari kalangan ekonom, Aliansi Ekonom Indonesia (beranggotakan 713 ekonom) menyerukan penangguhan sementara MBG karena kekhawatiran mis-alokasi anggaran. Sementara itu, survei CELIOS menunjukkan 76% responden masyarakat umum dan mayoritas kelompok ahli meminta program MBG dihentikan atau dievaluasi total. Alih-alih menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi prabowo justru sibuk berteriak antek asing dan londo-londo ireng dari atas mimbar.
Di bidang tata kelola negara, postur Kabinet Merah Putih yang gemuk dinilai memicu inefisiensi birokrasi dan kelambatan pengambilan keputusan. Koalisi sipil dan lembaga pengawas seperti Pukat UGM menyoroti belum adanya langkah konkret yang komprehensif dalam penguatan pemberantasan korupsi, terutama terkait independensi KPK yang dinilai kian melemah di bawah pengaruh eksekutif.
Meski demikian, terdapat sinyal positif dalam pembaruan hukum pidana melalui komitmen pemerintah mendorong RUU Perampasan Aset masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Jika berhasil disahkan, undang-undang ini dapat menjadi policy window penting untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery).
Di panggung internasional, Presiden Prabowo berhasil menampilkan diplomasi yang aktif dan berani. Langkah bersejarah diambil saat Indonesia resmi bergabung dengan BRICS sebagai anggota pertama dari Asia Tenggara pada Januari 2025, disusul kesepakatan penurunan tarif dagang dengan Amerika Serikat dan perundingan IEU-CEPA.
Namun, media internasional (seperti BBC, Reuters, dan Nikkei Asia) menggarisbawahi kontras ini, keberhasilan merajut citra diplomasi di tingkat global belum berbanding lurus dengan stabilitas sosial-politik di dalam negeri. Gelombang aksi massa, kritik dari kelompok mahasiswa, serta penurunan skor kepuasan publik menjadi alarm nyaring bagi kelanjutan pemerintahan.
Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan juga menjadi catatan yang harus dimasukkan, Karhutla di Indonesia pada tahun 2026 telah memasuki fase darurat yang sangat mengkhawatirkan. Hingga pertengahan Agustus 2026, tercatat sedikitnya 202 ribu hektare hutan dan lahan telah hangus terbakar di seluruh penjuru tanah air, per 20 oktober menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) sebanyak 639,23 hetare hutan dan lahan telah terlahap habis oleh sijago merah, sejak agustus hingga oktober ini nampakanya pemerintah belum mampu mengatasi persoalan tersebut, hal ini menghadirkan pertanyaan besar di benak publik, publik menagih langkah tegas yang diutarakan Prabowo saat awal terjadinya kebakaran, pada akhirnya timbul pertanyataan dipublik bahwa prabowo hanya omon-omon saja.
Dalam kajian yang mencuat akhir-akhir ini, sebagian masyarakat menyebut, kebakaran yang terjadi disengaja demi memuluskan perjalanan para oligarki untuk menanam sawit pada area hutan yang telah terbakar. Kajian tersebut seolah menemukan jalan kebenaran, ini terbukti dari berita yang beredar bahwa lahan bekas karhutla ditanami sawit. Ditengah terjadinya krisis iklim, menanam sawit dilahan bekas karhutla merupakan suatu tindakan serakah, tindakan jahat, tidankan yang mengesampingkan nilai-nilai kemanusian. Hal demikian menjadi perhatian dikalangan aktivis sebagaimana pemerintah seolah-olah memberikan kesempatan bagi pemilik modal untuk ekspansi dan mengeksploitasi kekayaan alam oleh kelompok minoritas tanpa menimbang kepentingan hajat hidup masyarakat yang berada disekitar area tersebut. Dengan kejadian karhutla ini kita menandai bahwa kepemiminan pada rezim ini setara dengan kekejaman yang dilakukan oleh penjajah imperialis bangsa eropa, inilah yang dikatakan sebagai penjajahan era modernisasi yang dilakukan oleh pemerinytah terhadap rakyatnya sendiri. Opini tidak lahir dari sesuatu yang tidak mendasar akan tetapi lahir berdasarkan pada statement sang presiden Republik Indonesia yang mengatakan “TIDAK APA-APA MENENAM SAWIT DIKARNAKAN ITU JUGA POHON”.
Persoalan selanjutnya yaitu tersingkirkannya kelas menengah dari kalkulasi kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran, Kelas menengah berada dalam posisi terasing, tidak tersentuh oleh perlindungan pemerintah, namun dibebani kewajiban fiskal yang terus meningkat. Lalu mengapa kelas menengah terkesan tak mau disentuh oleh pemerintah?, secara kalkulasi politik electoral kelas menengah tidak menarik untuk disentuh oleh pemerintah, karena jumlahnya yang sedikit (tidak mampu mengantarkan paslon terpilih untuk naik ke tampuk kekuasaan pada periode ke dua).
Mengabaikan kelas menengah demi berfokus semata pada bantuan sosial jangka pendek adalah kekeliruan strategi ekonomi. Pemerintah perlu menyadari bahwa memprioritaskan kelas menengah bukanlah bentuk pengabaian terhadap kelas bawah, melainkan cara paling efektif untuk memberdayakan kelas bawah secara berkelanjutan.
Laporan Bank Dunia menegaskan bahwa kelas menengah adalah jantung dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Alasan utamanya meliputi:
- Pencipta Lapangan Kerja dan Pengusaha: Kelompok kelas menengah mewakili 43 persen dari seluruh pemilik bisnis di Indonesia. Mereka adalah kelompok yang memiliki modal dan keberanian mengambil risiko untuk membuka usaha. Ketika bisnis kelas menengah tumbuh, merekalah yang menyerap angkatan kerja dari kelas bawah dan kelompok AMC ke dalam pekerjaan formal yang berupah lebih baik.
- Motor Konsumsi Domestik: Kelas menengah bertanggung jawab atas hampir separuh dari total konsumsi rumah tangga nasional. Konsumsi kelas menengah inilah yang menghidupkan sektor manufaktur, perdagangan, UMKM, dan jasa. Ketika daya beli kelas menengah lumpuh, efek dominonya langsung memukul industri dan memicu PHK di tingkat buruh.
- Penyokong Utama Pendapatan Negara: Kelas menengah merupakan pembayar pajak utama yang mendanai belanja publik dan pembangunan infrastruktur.
Jika mesin mobilitas sosial ini dibiarkan rusak, ruang bagi kelompok miskin untuk naik kelas akan semakin tertutup rapat, tanpa kelas menengah yang kuat dan ekspansif, lapangan kerja produktif akan langka, dan kelompok bawah akan selamanya bergantung pada bantuan sosial yang tidak mendidik kemandirian ekonomi.
Dari perspektif implemtasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn maupun Model George C. Edwards III, kebijakan yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran nampak tidak memnuhi variabel yang dapat mengantarkan kebijakan menuju keberhasilan. Variabvel tersebut diantaranya Standards and Objectives, Sumber Daya (Resources), Komunikasi Antar-Organisasi (Inter-organizational Communication), Karakteristik Agen Pelaksana (Characteristics of the Implementing Agencies), Political Will, dan Disposisi.
Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan bahwa ambisi pembangunan yang besar tidak bisa hanya bersandar pada retorika politik dan angka-angka statistik makro. Kunci keberhasilan di tahun-tahun mendatang sangat bergantung pada keberanian pemerintah untuk melakukan evaluasi total: mengoreksi efisiensi belanja publik, menjaga keterjangkauan harga bahan pokok, mengembalikan independensi penegakan hukum, serta memastikan setiap rupiah APBN benar-benar menjawab kebutuhan mendasar rakyat.
