LOMBOK TIMUR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur resmi menjawab somasi yang dilayangkan Forum Rakyat Demokrasi Nusa Tenggara Barat (FORDEM NTB) terkait ambruknya plafon SDN 3 Semaya, Kecamatan Sikur.
Jawaban itu tertuang dalam surat Nomor 800.1.10.5/1962/Dikbud/2026 tertanggal 11 November 2026, ditandatangani Kepala Dinas Dikbud M. Nurul Wathoni.
Dalam surat tersebut, Dikbud menyebut rehabilitasi SDN 3 Semaya senilai Rp964.207.000 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2024, dengan Nomor Kontrak 1385/PPK/051/061/DAK-SD.TENDER/2024 tanggal 20 Juni 2024.
Pekerjaan dilaksanakan oleh CV. Kosgoro Muda, dengan Konsultan Perencana CV. Kekalik Multi Cipta dan Konsultan Pengawas CV. Angkasa 4. Dikbud mengklaim ketiganya ditunjuk sesuai ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Dikbud juga mengklaim seluruh tahapan, dari perencanaan hingga Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), telah dilaksanakan sesuai prosedur teknis dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) resmi.
Terkait masa pemeliharaan, Dikbud menegaskan selama 180 hari, sejak PHO 8 November 2024 hingga 7 Mei 2025, tanggung jawab sepenuhnya berada pada pelaksana sesuai kontrak.
Artinya, saat plafon ambruk, masa pemeliharaan sudah berakhir. Dikbud tidak menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan setelah masa tersebut, padahal proyek itu baru berusia kurang dari dua tahun sejak kontrak ditandatangani.
Untuk penyebab ambruk, Dikbud hanya menyebut Tim Teknis bersama pihak independen telah meninjau lokasi untuk mengevaluasi apakah faktor material, cuaca ekstrem, atau teknis pemasangan. Namun, hingga surat diterbitkan, hasil evaluasi masih disebut sedang difinalisasi.
Tidak ada penjelasan rinci mengenai kualitas material, hasil audit mutu, maupun evaluasi terhadap konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disebut bertanggung jawab penuh atas tata kelola administratif dan teknis.
Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), BAST, dan laporan pengawasan juga tidak dilampirkan. Dikbud hanya mengarahkan agar diakses melalui Prosedur Pelayanan Informasi Publik (PPID) Dikbud Lombok Timur.
Sementara untuk keselamatan siswa, Dikbud mengaku telah menginstruksikan sekolah mengalihkan aktivitas belajar ke ruang yang aman dan menyebut pelaksana akan atau sudah memperbaiki plafon yang jatuh, tanpa kepastian waktu dan sumber anggaran perbaikan.
“Demikian tanggapan dan klarifikasi resmi ini kami sampaikan demi keterbukaan informasi, transparansi publik, serta pemenuhan keselamatan sarana prasarana sekolah di Kabupaten Lombok Timur,” bunyi surat jawaban yang diterima media ini, Rabu (11/11).
