oleh

APTI Niat Perjuangkan Petani Swadaya, Distanbun Provinsi NTB: Perda Itu Multitafsir

banner 300500

 

APTI Lotim menyatakan akan memperjuangkan hasil produksi petani swadaya untuk dapat diserap oleh perusahaan sesuai rambu yang di atur di Perda. Namun Kabid Perkebunan menilai Perda yang mengatur itu multi tafsir.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Sekretaris Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lombok Timur, L. Suparlan seusai rapat dengan Dinas Pertanian Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Timur menyatakan pihaknya akan memperjuangkan petani swadaya untuk bisa menjual petani tembakaunya kepada perusahaan.

Pasalnya kata dia, sesuai dengan Peraturan Daerah NTB No. 4 tahun 2006 tentang Usaha Budidaya dan Perkebunan Tembakau Virginia, perusahaan tembakau memiliki kewajiban sebesar 20 persen dari total keseluruhan persentase kuota pembeliannya per tahun.

“Kita bertemu di sini dengan Distanbun untuk menindaklanjuti nasib petani swadaya, karena ada jatah 20 persen untuk swadaya seperti yang harus diterima oleh perusahaan seperti PT Djarum dan Bentoel,” katanya (15/08/2021).

Masih lanjutnya, berdasarkan data yang dihimpun oleh APTI Lotim, saat ini di Lotim terdapat 6 ribu petani tembakau swadaya, di mana jika diestimasi rata-rata setiap orang produksinya 2 ton, maka dalam setahun produksi petani tembakau swadaya per tahun di Lotim sebesar 12 ribu ton. “jika diasumsikan produksinya masing-masing 2 ton maka jumlah produksinya 12 ribu ton,” imbuhnya.

Dikatakan dia, berdasarkan data APTI saat ini jumlah perusahaan tembakau di Lotim baik itu perusahaan bonafit dan kecil sejumlah 21 perusahaan, di mana kata dia perusahaan kecil semisal Yes Agro bisa menjadi penyelamat bagi petani swadaya. “Kita ingin petani dan perusahan setara, itu yang kita perjuangkan, karena barang bersumber dari petani,” tuturnya.

Terkait dengan kewajiban bagi setiap perusahaan sebesar 20 persen dari keseluruhan kuota pembelian per tahun untuk menyerap tembakau petani swadaya yang tertuang di Perda No. 4 tahun 2006 justeru dinilai oleh Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Pertanian Provinsi NTB, H. Rifai sebagai suatu norma yang multi tafsir.

“20 persen kewajiban untuk menyerap petani swadaya itu multi tafsir, di Perda ada berbunyi perusahaan wajib menyerap 80 persen, sementara contoh PT Bentoel itu 100 persennya dari petani binaan,” paparnya seraya menyatakan jumlah produksi petani berdasarkan laporan dari semua perusahaan mencapai 20 ribu ton lebih. (Pin)

BERITA TERKAIT