LOMBOK TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Kodim 1615 Lombok Timur mulai mengintensifkan langkah percepatan pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dari total 254 desa/kelurahan di Lombok Timur, sebanyak 127 gerai atau sekitar 50 persen belum mulai dibangun karena berbagai persoalan, terutama ketersediaan dan kelayakan lahan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan KDKMP di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang digelar di Aula Kodim 1615 Lombok Timur, Senin (7/9/2026).
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta seluruh kepala desa dan lurah yang belum memiliki lahan agar tidak berdiam diri. Menurutnya, pembangunan gerai KDKMP merupakan kesempatan besar karena fasilitas tersebut dibangun menggunakan anggaran pemerintah dan nantinya menjadi aset yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Ini menjadi PR kita bersama. Sangat penting untuk kita cari solusi untuk kita selesaikan bersama. Saya atas nama Pemerintah Daerah berharap agar semua desa/kelurahan di Lombok Timur harus segera memiliki KDKMP,” tegas Bupati.
Ia bahkan menekankan agar pemerintah desa tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.
“Kapan lagi kita akan memiliki bangunan sebesar itu yang dibangunkan oleh pemerintah dengan dana Rp1 miliar. Maka harus kita manfaatkan,” ujarnya.
101 Masih Dibangun, 26 Sudah Rampung
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakor, dari 254 desa/kelurahan di Lombok Timur, 101 gerai KDKMP saat ini masih dalam proses pembangunan, sedangkan 26 gerai telah rampung 100 persen.
Sementara itu, 127 gerai belum dibangun. Salah satu penyebab utamanya adalah persoalan lahan yang belum memenuhi persyaratan, termasuk lokasi yang dinilai kurang strategis karena jauh dari akses jalan utama.
Bupati menawarkan sejumlah opsi yang dapat ditempuh pemerintah desa untuk mengatasi persoalan tersebut. Di antaranya pembangunan di atas tanah pecatu, melakukan tukar guling tanah pecatu apabila lokasinya tidak strategis, memanfaatkan lahan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, maupun menggunakan lahan milik Pemerintah Provinsi NTB.
“Kepada kepala desa/Pj. kepala desa, coba mulai komunikasi dengan masyarakat setempat. Jika lahannya tidak di pinggir jalan agar bisa tukar guling. Cari jalan keluarnya,” kata Haerul Warisin.
Ia berharap persoalan lahan tidak menjadi alasan pembangunan KDKMP terus tertunda. Menurutnya, percepatan perlu dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan fasilitas antara desa yang telah memiliki gerai dengan desa yang belum membangunnya.
“Mudah-mudahan desa-desa yang punya lahan pecatu ini bisa segera membangun KDKMP. Agar desa yang sudah memiliki KDKMP fasilitasnya tidak jomplang dengan desa yang belum membangun,” tegasnya.
Dandim: Bukan Mangkrak, Tetapi Terlambat Memulai
Komandan Kodim 1615 Lombok Timur Letkol Inf. Hadiyansyah menjelaskan, keterlambatan pembangunan di sejumlah desa/kelurahan bukan berarti proyek tersebut mangkrak. Menurutnya, sebagian titik mengalami keterlambatan karena pembangunan belum dimulai.
Untuk pembangunan tahap II, sebanyak 26 titik telah mencapai 100 persen, 15 titik berada pada progres 91–99 persen, dan 20 titik berada pada progres 81–90 persen. Sementara itu, terdapat 68 titik yang progres pembangunannya berada pada angka 71 persen ke bawah.
Dandim juga memaparkan sebaran 127 KDKMP yang belum dibangun berdasarkan kecamatan. Kecamatan Sakra Barat menjadi wilayah dengan jumlah titik belum terbangun terbanyak, yakni mencapai 20 desa.
Selain pembangunan fisik, perhatian juga diarahkan pada kesiapan sarana dan prasarana. Setiap unit KDKMP yang telah selesai 100 persen akan mendapatkan 17 item sarana prasarana, antara lain truk, mobil pikap, kendaraan roda tiga, AC, rak gerai, mesin kasir beserta aplikasinya, CCTV, modem internet, seragam, genset, brankas, dan kipas.
“Untuk sarpras ini kami menunggu dari pusat. Tidak semua langsung didistribusikan, akan tetapi secara bergantian, bertahap dikirim dari pusat,” jelas Hadiyansyah.
Persoalan Lahan Mulai Dituntaskan
Hadiyansyah menyebut terdapat dua persoalan utama yang sempat menghambat pembangunan KDKMP, yakni adanya klaim lahan oleh ahli waris dan penolakan masyarakat.
Untuk persoalan klaim lahan oleh ahli waris, Kodim menyatakan telah melakukan mediasi hingga persoalan tersebut dapat diselesaikan. Begitu pula dengan keberatan masyarakat terhadap penggunaan lahan yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai fasilitas olahraga, juga telah dituntaskan melalui proses penyelesaian.
Rapat koordinasi tersebut tidak hanya menjadi forum penyampaian perkembangan pembangunan, tetapi juga membuka ruang diskusi antara pemerintah daerah, Kodim, Forkopimda, serta pemerintah desa dan kelurahan untuk mencari jalan keluar atas berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan.
Bupati Lombok Timur pun memberikan apresiasi terhadap keterlibatan Kodim 1615 Lombok Timur dalam mempercepat pembangunan fisik maupun dukungan logistik KDKMP.
“Semangat membangun dari TNI inilah yang sangat kita perlukan,” puji Bupati.
Dengan masih adanya 127 gerai yang belum dibangun, Pemkab Lombok Timur dan Kodim 1615 menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak agar persoalan lahan maupun kendala lainnya dapat segera diselesaikan. Targetnya, seluruh desa/kelurahan di Lombok Timur dapat memiliki Gerai KDKMP dan memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mendukung kepentingan serta perekonomian masyarakat.(Ri CR)
