BIMA, Corong Rakyat – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Bima menggelar pertemuan.Pertemua tersebut digelar oleh Forum Kemitraan BPJS tingkat Kabupaten di ruang Rapat Kantor Bupati Bima, Kamis (1/9). Kegiatan seremonial diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan cakupan layanan dan hasil evaluasi terhadap capaian kemitraan antara BPJS Kesehatan Kabupaten Bima dengan sejumlah instansi, baik di lingkup Pemerintah Daerah maupun instansi lainnya.
Rapat tersebut secara husus mengundang Komisi DPRD yang membidangi kesehatan, SKPD terkait, PWRI, LVRI, Pepabri dan unit layanan BPJS Rumah Sakit Sondosia.
Bupati Bima yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, H. Makruf, SE, dalam pengantarnya di hadapan Ketua Komisi IV DPRD Natsir S.Sos, mengatakan, forum kemitraan antara BPJS dengan instansi terkait ini diharapkan akan dapat meningkatkan hubungan kemitraan baik dengan pembuat kebijakan di tingkat daerah maupun penerima manfaat.
“Setelah forum digelar, maka akan dicapai pemahaman yang sama atas pelaksanaan program yang sedang dan akan direalisasikan oleh BPJS Kesehatan Cabang Bima, dan juga akan terwujud kerjasama yang saling menunjang diantara instansi terkait yang akan bermuara pada peningkatan mutu pelayanan BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Pada forum kemitraan ini, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, Elly Widiani, dalam paparannya mengatakan, BPJS Kesehatan telah 3 kali mengadakan forum kemitraan.
Forum I ditujukan untuk meningkatkan cakupan JKN, forum II ditujukan untuk memastikan kepatuhan para penerima manfaat dan kewajiban pemberi kerja untuk memberikan jaminan kepada para pekerja.
Sedangkan forum III yang dilaksanakan pada hari ini ditujukan untuk membina hubungan yang lebih baik, berbagi informasi dengan perwakilan baik dari instansi pemerintah maupun organisasi lainnya untuk mendapatkan informasi tentang kualitas pelayanan JKN di lapangan.
Elly menambahkan, JKN telah beroperasi selama 3 tahun dan pada tahun 2017 pelayanan dan cakupan harus lebih mantap. Sehingga hal ini memerlukan dukungan semua pihak.
“Ada lima cakupan program yang menjadi fokus pelayanan dalam kerangka sistem jaminan Nasional yaitu, pensiun, kecelakaan kerja, hari tua, kematian dan kesehatan masyarakat,” jelas Elly.
Lebih jauh Elly menandaskan, realisasi biaya fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai dengan bulan Juli 2016 mencapai Rp. 14.1 miliar. Angka ini merupakan biaya kapitasi dan non kapitasi untuk ambulance, alat kesehatan, persalina, obat, pelayanan Puskesmas maupun Dokter keluarga serta apotek.
Sedangkan realisasi biaya kapitasi dan non kapitasi pada tingkat lanjutan sampai dengan bulan Juli 2016 mencapai Rp 23.8 miliar.
Sistem jaminan sosial Nasional menganut asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Azas ini dijabarkan dalam 5 program utama yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun dan jaminan kematian. (cr-rd)
